DPR Minta BPK Audit Dana Otsus Papua

Jakarta, era.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap dana otonomi khusus (otsus) yang disalurkan di Papua dan Papua Barat. Dana otsus kedua wilayah itu tahun 2018 mencapai Rp8 triliun.

"Ya nanti kita akan minta BPK bagaimana audit dilakukan BPK terhadap dana otsus tersebut. Memang, di tim otsus sendiri dua bulan lalu kita sudah menyimpulkan untuk meminta BPK menyelidiki dana tersebut," ucap Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/2/2018).

Rincian dana otsus untuk Papua Rp5,1 triliun dan Papua Barat sebesar Rp2,9 triliun. Fadli menilai, dana otsus itu belum terdistribusi dengan baik. Menurutnya, alokasi dana besar itu sepatutnya digunakan untuk pembangunan yang menunjang kesejahteraan rakyat setempat.

"Dana otsus ini seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, yang memang diperlukan di Papua untuk saat ini. Ini yang menurut saya belum terdistribusi dengan baik dan belum ada prioritas ke arah sana," tutur Fadli.

Menurut Fadli, dana otsus triliunan itu sewajarnya bisa menangani wabah penyakit campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua. Namun, kenyataan mengatakan sebaliknya, telah menelan korban sebanyak 72 orang jiwa.

"Kasus penyakit campak ini sebenarnya keterlaluan, ini kan penyakit sederhana kok masih bisa terjadi di era sekarang dan menimbulkan 71 korban jiwa, ini kita seperti pembiaran. Ini tidak boleh terjadi dalam memperhatikan manusianya melindungi tumpah darahnya itu tidak boleh terjadi," ungkap Fadli.

Untuk itu, Fadli mengaku, dalam waktu dekat akan mengambil langkah konkrit dengan meminta BPK melakukan audit keuangan dana otsus di Papua dan Papua Barat.

"Februari ini, meminta atas nama tim pemantau otsus Papua menyurati BPK mengaudit dana otsus. Kami akan mengaudit yang mendasar dulu, kemudian yang lebih dalam," tutup Fadli.

Tag: asmat