Pemerintah yang Tak Terbuka Soal Tes Korona untuk Warga
Sudah sepekan, pemerintah sudah menjalankan rapid test ke beberapa wilayah. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengaku sudah menyebar 125.000 rapid test kit ke seluruh daerah. Lalu bagaimana hasilnya?
"Ini kan baru tahap pertama, itu kita bagikan 125.000 ke seluruh provinsi tetapi berbasis pada jumlah kasus," ujar Yuri saat dihubungi era.id, Jumat (27/3/2020).
Yuri mengatakan, jumlah rapid test kit yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah berdasarkan banyaknya jumlah kasus positif COVID-19. Artinya, semakin banyak kasus positif di suatu daerah maka akan banyak juga test kit yang dikirim.
Berdasarkan data kasus positif COVID-19 per Kamis (26/3), wilayah DKI Jakarta merupakan wilayah dengan kasus positif COVID-19 terbanyak yaitu 515 orang. Kemudian Jawa Barat sebanyak 78 orang.
Rencananya, kata Yuri, pembagaian rapid test tahap kedua akan segera dikirim. Dia mengatakan, pemerintah menargetkan satu juta rapid test kit dalam waktu dekat.
Meski selalu berbicara soal ribuan, jutaan jumlah test kit yang ada, tapi pemerintah pusat tak tahu berapa jumlah warga yang dites. Padahal, tes korona adalah kunci keberhasilan mengendalikan wabah ini bila berkaca pada penanganan korona di negara lain.
"Kita serahkan ke pemda, kan nanti pemda yang merekap," kata Yuri.
Yuri berkilah, pemerintah pusat hanya menerima rekap hasil uji polymerase chain reaction (PCR) atau tes swab, bukan hasil rapid test.
"Bagi saya rapid test ini jadi tools-nya pemda untuk giring ke yang PCR positif. Makanya jangan memberikan laporan mentah ke saya, emang yang nindaklanjuti saya?" kata Yuri.
Yuri menegaskan sekali lagi, bahwa rapid test bukanlah alat untuk mendiagnosa seseorang betul-betul positif COVID-19. Selain itu, rapid test digunakan untuk menindaklanjuti pasien mana yang perlu melakukan pemeriksaan PCR yang lebih jitu mendiagnosa.
Terus, kenapa dipesan jutaan rapid test kit pak?