Aksi May Day Berfaedah dari Buruh Seluruh Indonesia
Tapi, tetap saja ada tuntutan yang disuarakan buruh tiap tahunnya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan suara buruh pada peringatan Hari Buruh Nasional tahun ini adalah ingin Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dihentikan di tengah pandemi COVID-19.
"Buruh juga menyuarakan agar tidak ada atau setop PHK di masa pandemi korona ini. Untuk itu, KSPI mendesak agar pemerintah melakukan langkah sungguh-sungguh untuk mencegah PHK," kata Said lewat keterangannya di Jakarta, Jumat (1/5/2020).
Aksi Hari Buruh Internasional (Dok. FSPMI)
Ia mengusulkan agar perusahaan yang tetap melakukan PHK, agar diaudit oleh akuntan publik. Hal tersebut bertujuan untuk melihat apakah perusahaan benar-benar merugi atau menjadikan alasan pandemi untuk melakukan PHK buruh. Menurut dia, buruh masih tetap bekerja hingga saat ini.
Perayaan May Day kali ini terkesan sangat berfaedah, karena diramaikan dengan aksi sosial seperti memberikan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) kepada tenaga medis di rumah sakit dan klinik dan bakti sosial.
Selain itu, KSPI juga akan melakukan aksi virtual kampanye di media sosial untuk menyuarakan tiga isu Hari Buruh. Ketiga isu tersebut adalah, menolak Omnibus Law, setop PHK, dan meliburkan buruh dengan upah dan THR 100 persen.
"KSPI juga akan melakukan pemasangan spanduk di perusahaan dan tempat-tempat strategis terkait dengan tiga isu di atas. Termasuk seruan dan ajakan agar masyarakat bersama-sama memerangi COVID-19," katanya.
Aksi Hari Buruh Internasional (Dok. FSPMI)
Hal yang lain, KSPI juga akan melakukan kegiatan yg diberi nama penggalangan dana buruh untuk solidaritas pangan dan kesehatan. Di beberapa daerah, tambah Said Iqbal, juga akan dibuka lumbung pangan, dengan mengumpulkan dan menyediakan bahan makanan untuk masyarakat sekitar.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Indonesia Indra Munaswar. Menurutnya sampai hari ini, sudah jutaan pekerja yang dirumahkan maupun yang telah di PHK. Hal ini akibat dari terhalangnya bahan baku, produksi dan pemasaran imbas wabah COVID-19.
"Pekerja dan buruh Indonesia menuntut Menteri Ketenagakerjaan tidak hanya sekadar mengeluarkan anjuran kepada pengusaha, dan menyatakan lepas tangan bagi pengusaha tidak bisa membayar THR," ujar Indra melalui keterangan tertulisnya, Jumat (1/5/2020).
Ia mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk secepatnya membentuk Tim Task Force untuk menangani tindakan pengusaha yang telah merumahkan dan PHK pekerja.