Mendagri Minta PNS Jaga Netralitas Pilkada
"Jangan tergiur dengan janji politik dari pasangan Pilkada untuk ditawari nanti kalau mendukung saya menang dapat jabatan A, B,C, dan D. Saya kira itu harus kita lawan," kata Tjahjo dalam acara deklarasi lawan politik uang dan politisasi SARA di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Sabtu (10/2/2018).
Sebagai aparatur negara PNS wajib bersikap netral. Untuk itu, Kemendagri bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus berusaha menjaga netralitas PNS, termasuk larangan menggunakan aset negara/daerah untuk kampanye.
Segala bentuk kecurangan dalam kontestasi politik harus dilawan. Dengan begitu, Pilkada dapat dijadikan instrumen memilih pemimpin amanah.
"Mari adu konsep, adu gagasan, adu program. Mari kita hindari kampanye yang berujar kebencian, SARA maupun yang berbau fitnah," ujar Tjahjo.
Mengutip amanat Presiden Jokowi, Politikus PDIP ini juga mengimbau masyarakat untuk menghindari politik uang. Karena hal itu secara otomatis akan mendongkrak tingkat partisipasi politik masyarakat. Partisipasi pemilih pada Pilkada 2018 ditargetkan mencapai 78 persen ke lebih.