Home > Internasional

Biro Pendidikan Hong Kong Sterilkan Buku Pelajaran dari Nuansa Pembangkangan

Pengunjuk rasa menutup wajah mereka dengan kertas putih pasca pemerintahan Carrie Lam menyebut sejumlah slogan dari aksi protes tersebut ilegal (Sarah Mirk)

ERA.id - Biro Pendidikan Hong Kong meminta enam penerbit untuk menghapus frasa 'pemisahan kekuasaan' dari buku pelajaran Liberal Studies, seperti diberitakan South China Morning Post (SCMP), Selasa (18/8/2020). Sejumlah ilustrasi yang dianggap menjurus pada aksi demonstrasi juga diubah.

Ada 8 buku pelajaran Liberal Studies, yaitu cabang ilmu multi-disipliner, untuk siswa senior di SMA di Hong Kong yang dikumpulkan ke otoritas pendidikan setempat. Menurut komparasi yang dilakukan SCMP, 2 penerbit telah menghapus frase 'pemisahan kekuasaan' di beberapa bab mengenai Hong Kong.

Sementara itu, ada sejumlah ilustrasi mengenai Lennon wall di Hong Kong, dan ilustrasi seseorang mengangkat plakat, yang turut diubah. Sedangkan, satu buku pelajaran juga menambahkan pernyataan bahwa bila demonstran melanggar peraturan, mereka akan mendapat hukuman, seperti dilansir media asal China, Global Times.

Lennon Wall di salah satu sudut Hong Kong yang biasanya berisi ungkapan dukungan masyarakat terhadap aksi unjuk rasa melawan Undang-Undang Ekstradisi. (Jerome Taylor)

Cheung Yui Fai, seorang anggota konsul eksekutif dari Professional Teachers Union, mengatakan bahwa pemerintah telah berupaya untuk menyensor pelajaran sekolah di Hong Kong selama beberapa waktu.

"Di Hong Kong saat ini, para guru mendapat tekanan politik yang besar. Jika Anda cukup pemberani, Anda bisa membeberkan hal yang sebenarnya kepada para murid dan mengajak mereka untuk berdiskusi secara lebih utuh mengenai isu-isu sosial," kata Fai, seperti dilansir oleh The Guardian.

Figur politik pro-Beijing pun sering mengkritik pendidikan liberal bagi siswa Hong Kong, yang sudah berjalan selama lebih dari sepuluh tahun belakangan. Tang Fei, kepala sekolah Heung To Secondary School di Hong Kong, menyetujui adanya bias yang disusupkan ke dalam buku pelajaran para siswa.

"Adalah tidak benar, dan sungguh-sungguh suatu propaganda, bila masyarakat Hong Kong dikatakan mendukung pemisahan tiga instrumen kekuasaan. Kelompok oposisi sering menanamkan ide-ide mereka di buku pelajaran untuk mempromosikan agenda politik mereka di antara kaum muda."

Kepala Keamanan Hong Kong John Lee sebelumnya mengatakan akan menyasar sekolah-sekolah guna meredam aksi demonstrasi yang dipicu pengesahan UU Keamanan Nasional per 30 Juni lalu. Lee mengatakan bahwa 40 persen dari para pengunjuk rasa yang tertangkap adalah para murid sekolah. Selain itu, 100 orang guru juga ditemukan terlibat dalam sejumlah aksi protes di Hong Kong.