Jokowi Minta Awasi Klaster Keluarga dan Klaster Pilkada 2020
ERA.id - Presiden Joko Widodo meminta jajaran kabinetnya untuk memperhatikan penyebaran COVID-19. Khususnya di klaster perkantoran, klaster keluarga, dan klaster Pilkada 2020.
"Hati-hati ini perlu saya sampaikan, hati-hati yang namanya klaster kantor. Kedua klaster keluarga hati-hati. Yang terakhir juga klaster Pilkada hati-hati ini. Agar ini selalu diingatkan," ujar Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (7/9/2020).
Jokowi mengatakan, selama ini pemerintah hanya mengawasi tempat-tempat umum dan lupa memperhatikan lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Kebanyakan, kata Jokowi, klaster keluarga terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat di luar rumah tanpa memperhatikan protokol kesehatan.
Misalnya, kata Jokowi, ketika perjalanan dengan transportasi umum seseorang sudah merasa aman karena adanya protokol kesehatan yang ketat. Namun ketika sampai di kantor, protokol kesehatan justru diabaikan.
"Klaster keluarga karena kita sampai di rumah sudah merasa aman padahal justru disitulah yang kita harus hati-hati," kata Jokowi.
Selain klaster keluarga, Jokowi juga menyoroti tahapan Pilkada 2020 yang ternyata masih belum mematuhi protokol kesehatan sehingga dinilai berpotensi menciptakan klaster Pilkada. Karenanya, dia memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersikap tegas terhadap jalannya Pilkada 2020.
Mantan Wali Kota Solo ini juga meminta bantuan Polri untuk menertibkan massa atau peserta Pilkada 2020 yang melanggar protokol kesehatan.
"Aturan main di Pilkasa karena jelas di PKPU udah jelas sekali. Jadi ketegasan Mendagri nanti dengan Bawaslu berikan peringatan keras," kata Jokowi.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat sebanyak 243 bakal pasangan calon (bapaslon) kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan saat mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkda) 2020. Data tersebut berdasarkan laporan selama dua hari pendaftaran yang digelar sejak 4 September hingga 6 September.
Jumlah tersebut, menurut Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar nyaris mencapai setengah dari total keseluruhan bapaslon yang berjumlah 678 bapaslon di Pilkada 2020.
"Pada hari pertama kami mendata ada 141 bapaslon yang melanggar protokol kesehatan dan pada hari kedua ada 102 yang melanggar. Sehingga ada 243, itu adalah data yang kami dapatkan dari hari pertama dan hari kedua," ujar Fritz dalam konferensi pers secara daring, Senin (7/9/2020).