APBN 2018 Sudah Ketok Palu, Gerindra Masih Tidak Terima?

APBN 2018 resmi disahkan DPR, Rabu (25/10/2017). Nyatanya, ada pihak yang masih belum terima keputusan tersebut. Fraksi Gerindra secara tegas menyatakan tidak setuju karena APBN 2018 dinilai tidak berpihak pada keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat Indonesia.

Dalam anggaran tersebut, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp1.894,7 triliun dengan belanja negara sebesar Rp2.220,6 triliun. Menurut Gerindra, anggaran tersebut dinilai tidak menutupi biaya penuh untuk program perlindungan perempuan dan anak-anak, pengangkatan guru baru, program Keluarga Harapan, dan pelaksanaan Asian Para Games (pesta olahraga untuk disabilitas se-Asia) 2018.

Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, perwakilan Fraksi Gerindra mengatakan, APBN 2018 terlihat tidak pro keadilan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, pemangkasan anggaran oleh Kementerian Keuangan dan BAPPENAS dinilai Saras tidak mendukung program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

"Dalam pembahasan anggaran, kami selalu diberikan penjelasan oleh saudari Menteri PPPA bahwa anggaran tidak disetujui di trilateral meeting dengan Kementerian Keuangan dan BAPPENAS dan dipangkas terus. Bayangkan jika Kementerian yang lain mendapatkan puluhan triliun rupiah, kementerian yang seharusnya menjalankan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk seluruh Indonesia hanya dianggarkan Rp553.8 miliar," tutur Saras.

Tag: