Jokowi Disarankan Desak Macron Minta Maaf
ERA.id - Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Presiden Joko Widodo mendesak Presiden Prancis Emmanuel Macron agar meminta maaf dan mencabut ucapannya yang melukai hati umat Islam.
Apalagi dukungan Macron atas penistaan Nabi Muhammad SAW dilakukan saat umat Islam sedang merayakan maulid Baginda Rasulullah Muhammad SAW.
"Harus dipahami saat bulan maulid ini, umat Islam banyak menjalankan kegiatan untuk mengingat dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW, sehingga penistaan tersebut dan tindakan Macron tentu terasa sangat menyakitkan umat Islam," kata Habib Aboe, dalam pernyataannya di Jakarta dikutip dari Antara, Senin (2/11/2020).
Dalam konteks politik global, katanya, tindakan Macron juga sangat membahayakan ketertiban dunia karena telah menyinggung sekitar 25 persen populasi dunia, yakni lebih dari 1,9 miliar warga dunia yang beragama Islam tersakiti hatinya atas indakan ini.
"Tentunya ini tidak baik untuk ketertiban dan perdamaian dunia karena dikhawatirkan akan mengancam adanya konflik sosial," kata Habib Aboe.
Oleh karena itu, Habib Aboe meminta Presiden Jokowi untuk menekan Presiden Macron agar meminta maaf dan mencabut ucapannya. Hal itu perlu dilakukan oleh Presiden Jokowi, lanjutnya, karena amanah konstitusi Indonesia menyampaikan bahwa salah satu tujuan bernegara adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang juga didasarkan perdamaian abadi.
"Atas dasar itu, maka Indonesia harus berperan aktif untuk menyikapi persoalan ini, dengan tetap menjaga prinsip dasar politik luar negeri kita yang menganut politik bebas aktif," tegas Habib Aboe.
Sikap tegas Presiden Jokowi juga sangat penting untuk mewakili ratusan juta umat Islam di Indonesia. Menurut Habib Aboe, Presiden Jokowi harus memahami suara hati masyarakat muslim Indonesia, apalagi sudah begitu banyak aspirasi dari MUI serta berbagai ormas lainnya.
Bahkan, katanya, tidak sedikit di antara masyarakat yang menyerukan dan melakukan langkah pemboikotan terhadap produk Prancis.
"Tentunya refleksi atas sikap berbagai lembaga dan masyarakat ini harus didengar dan diwakili oleh Presiden Jokowi dalam sikap tegasnya di kancah internasional," pungkas Habib Aboe.