Groundbreaking DP 0 Rupiah di Rorotan, Batal
This browser does not support the video element.
Musababnya, belum ada kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak swasta yang menggarap proyek ini. Kesepakatan yang dimaksud adalah soal kepastian harga dan skema pembangunan.
"Kalau memang belum ada yang sinkron, tunda saja dulu. Pastikan. Dari harga dan skema, itu kemaren belum ada sinkronisasinya. Jangan terlalu dipaksakan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2018).
Sandi pengin pembangunan ini segera dibangun. Cuma, tim Pemprov DKI belum kelar menyingkronkan kepastian program tersebut, apakah menggunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang merupakan KPR bersubsidi atau bukan.
"Salah satu yang belum sinkron itu apakah ini FLPP atau non-FLPP. Kalau FLPP, ada batasan-batasanya. Nah, itu yang harus kita sinkronkan," ujarnya.
Kalau soal lahan proyek pembangunan ini, Sandi memastikan tidak ada masalah. Meski lahan itu milik swasata, Pemprov DKI Jakarta sudah siap untuk menyelesaikannya.
"Lahannya enggak ada masalah. Lahannya milik swasta, PT Nusa Kirana, tinggal menyinkronkan harganya. Apakah ini masuk ke dalam program pemerintah yang lagi kita dorong. Ini yang lagi kita sinkronkan, kita pastikan tidak ada timbul kerancuan di sana," kata dia.
Larangan Anies
Di tempat berbeda, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menegaskan tidak ada acara groundbreaking untuk program Rumah DP 0 Rupiah. Lantaran, Pemprov DKI menganggap program ini belum matang.
"Kalau ada pihak swasta yang mau menyelenggarakan, silakan. Tapi kalau melibatkan Pemprov, maka harus mengikuti aturannya, payung hukumnya," tutur Anies di Gedung Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur.