Mensos: Peningkatan Bansos Tak Berkaitan Politik
This browser does not support the video element.
"Saya kira tidak dan kalau pun (bansos) meningkat, tidak ada kaitannya (dengan agenda politik)," kata Idrus usai menghadiri rapat koordinasi evaluasi terkait BPNT dan beras sejahtera (rastera) di kantor Kemenko PMK, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (20/3/2018).
Pemerintah mengumumkan akan menambah daerah penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) pada tahun ini. Ada 24 kabupaten/kota baru yang menjadi sasaran BPNT dari sebelumnya hanya 44 Kota/Kabupaten.
Pada tahun ini, pemerintah juga menargetkan akan meningkatkan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar 10 juta kepala keluarga (KK), dari sebelumnya hanya 1,2 juta KK.
Idrus menambahkan, adanya peningkatan bansos merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial.
"Betul-betul bagaimana intensitas kita dengan sebuah komitmen bahwa bansos orientasinya bagaimana mengurangi kemiskinan. Kalau kemiskinan dikurangi otomatis ketimpangan diatasi," ujar Idrus.
Mantan Sekjen Partai Golkar itu menambahkan, program BPNT bukan kebijakan baru di tahun politik ini. Sehingga, dia memastikan, program tahunan ini digunakan secara objektif untuk kepentingan rakyat.
"Kalau pun ada program-program dilakukan, ya harus betul-betul dilihat perspektif yang lebih obyektif untuk kepentingan rakyat," kata Idrus.
Adanya peningkatan bansos ini, menurut Idrus, justru digunakan untuk mendorong kemandirian, kreativitas, dan produktivitas masyarakat. Ke depannya, masyarakat diharapkan dapat terentas dari kemiskinan.
"Peran bansos ini di satu sisi memenuhi kebutuhan mendesak rakyat, bagimana makannya, tetapi lalu kebutuhan dasarnya apa, yaitu pemberdayaan mereka, sehingga ke depan bisa mandiri dan diproyeksikan akan keluar dari kemiskinan. Nah ini tentu perlu proses ya itulah pemberdayaan," tutup dia.