Presiden Jokowi Gelar Pertemuan dengan BPIP
Megawati ditemani anggota Dewan Pengarah BPIP, di antaranya Try Sutrisno, Ahmad Syafii Ma'arif, Said Aqil Siradj, dan Ma'ruf Amin. Dalam pertemuan ini juga hadir Kepala BPIP Yudi Latif yang mendampingi para dewan pengarah ini.
Sementara, Presiden Jokowi didampingi Menko Polhukam Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Megawati mengucapkan terima kasih kepada Presiden yang telah menerimanya. Ketua Umum PDIP ini juga mengungkapkan, saat ini, banyak pihak yang menginginkan pertemuan dengan BPIP.
"Akhir-akhir ini sangat banyak menginginkan adanya pertemuan-pertemuan. Karena kami yang dari dewan pengarah ini cukup berumur, kalau lihat, tapi lihat semangatnya luar biasa," kata Megawati dilansir Antara.
Mega menambahkan, pihak yang sudah melakukan pertemuan dengan BPIP di antaranya Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala BIN Budi Gunawan.
"Kami membagi diri, dan juga dengan MPR salah satu yang ingin kami lakukan pertemuan," ujar Megawati.
Baca Juga : Megawati Bahas Isu Kebangsaan dengan Kapolri
BPIP ini dulunya merupakan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang selama ini melakukan pembinaan ideologi Pancasila.
UKP PIP ini telah disempurnakan dan direvitalisasi organisasi, tugas dan fungsinya pada 28 Februari 2018, setelah Presiden menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Menurut Perpres ini, BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Badan ini juga melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.