Jokowi Dukung Pengembangan Vaksin Nusantara, Tapi...
ERA.id - Presiden Joko Widodo mengaku mendukung inovasi dalam negeri di bidang farmasi, khususnya penelitian dan pengembangan vaksin COVID-19. Salah satunya vaksin nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang telah menyelesaikan uji klinis fase I.
Selain Vaksin Nusantara, Jokowi juga mendukung penelitian dan pengembangan Vaksin Merah Putih yang dilakukan Kemenristek/BRIN bersama dengan sejumlah lembaga dan perguruan tinggi.
"Saat ini vaksin yang tengah dikembangkan di tanah air adalah vaksin merah putih dan vaksin nusantara yang terus harus kita dukung," ujar Jokowi dalam keterangan video yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (12/3/2021).
Namun, kata Jokowi, untuk menghasilkan produk farmasi, termasuk vaksin, harus melalui kaidah ilmiah dan sesuai prosedur yang berlaku. Hasil penelitian dan pengembangan juga wajib disampaikan secara terbuka dan transparan.
"Untuk menghasilkan produk obat dan vaksin yang aman, berkhasiat dan bermutu, mereka juga harus mengikuti kaidah-kaidah saintifik. Kaidah-kaidah keilmuan dan uji klinis harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, terbuka, transparan, serta melibatkan banyak ahli," papar Jokowi.
Menurut Jokowi, persyaratan dan tahapan ini penting dilakukan untuk membuktikan proses pembuatan vaksin sangat mengedepankan unsur kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
"Sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif penggunaannya," katanya.
Nantinya, jika seluruh persyaratan serta tahapan sudah selesai dilakukan. Maka pemerintah pun juga bisa segera memproduksi dan memenuhi kebutuhan vaksin di dalam negeri.
"Jika semua tahapan sudah dilalui, kita percepat produksi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri akan vaksin," katanya.
Selain vaksin, Jokowi juga mendukung pengembangan dan penelitian obat di dalam negeri. Dia mengatakan, dukungannya itu untuk mempercepat terwujudnya kemandirian di bidang farmasi sekaligus untuk memercepat akses ketersediaan vaksin COVID-19.
"Kita akan selalu mendukung inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para inovator kita. Apalagi dalam situasi pandemi saat ini, tentu kita semuanya mendukung adanya penelitian dan pengembangan baik itu obat maupun vaksin agar terwujud kemandirian di bidang farmasi, sekaligus untuk percepatan akses ketersediaan vaksin di masa pandemi COVID-19 ini," ucapnya.
Sebelumnya, sempat terjadi polemik mengenai vaksin COVID-19 buatan dalam negeri di ruang rapat Komisi IX DPR RI pada Rabu (10/3) lalu. Komisi kesehatan itu mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Kepala Badan Riset dan Inovasi Indonesia (Menristek/Kepala BRIN) Bambang Brodjonegoro, tim peneliti Vaksin Merah Putih, dan tim peneliti vaksin nusantara.
Dalam rapat, BPOM menyebut belum bisa memberikan izin kepada tim peneliti Vaksin Nusantara untuk melanjutkan uji klinis fase II. Alasannya, proses dan pengembangan vaksin nusantara tak memenuhi kaidah klinis.
Ketua BPOM Penny Lukito mengatakan, terdapat perbedaan lokasi penelitian dengan komite etik. Penelitian dilakukan di RSUP dr Kariadi Semarang, sedangkan komite etik berada di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta.
"Pemenuhan kaidah good clinical practice juga tidak dilaksanakan dalam penelitian ini. Dalam persetujuan yang diberikan oleh BPOM, Komite etik dikeluarkan oleh RSPAD tapi pelaksanaan atu penelitian ada di RS Kariadi," ujar Penny dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2021).
Selain itu, alasan lain BPOM belum juga mengeluarkan izin Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) uji klinis fase II terhadap Vaksin Nusantara karena vaksin nusantara tak melalui tahap uji preklinis terhadap hewan.
"Ada tahapan pre-klinik, karena itu adalah tahapan etika. Jangan sampai kita memaparkan kepada manusia suatu produk yang belum terjamin aspek keamannnya. Jadi di awal itu harus ada pre-klinik dengan binatang, dan itu ditolak oleh tim peneliti. Akhinya kami memberikan PPUK conditional," kata Penny.
Namun, mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memastikan Vaksin Nusantara yang digagasnya sudah melalui uji praklinis pada hewan. Terawan mengaku sudah menyampaikan hasil uji praklinis Vaksin Nusantara kepada BPOM melalui pesan singkat.
"Saya sudah WA-kan mungkin itu hasil uji pre-klinik pada binatang mengenai vaksin safety dan efikasi yang sudah dilakukan pihak ketiga di Amerika," ujar Terawan.
Karena uji praklinis pada hewan sudah dilakukan di Amerika, Terawan menilai Tim Peneliti Vaksin Nusantara tidak perlu melakukannya lagi di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian dari Amerika pun sudah dikirimkan kepada BPOM.
"Maka kita ndak lakukan lagi di Indonesia karena sudah dikerjakan, itu hasilnya ada kita akan kirimkan. Jadi vaksin safety and efikasi pada uji bintang," kata Terawan.