Strategi Agar Terorisme Tak 'Dapat Ruang' di Masyarakat
ERA.id - Anggota Komisi I DPR Sjarifuddin Hasan menilai ada cara agar terorisme tak memiliki tempat di masyarakat. Ia menyebutkan sejumlah hal yang harus dilakukan, diantaranya masyarakat berperan aktif menangkap paham terorisme dan radikalisme.
"Semua informasi yang ada, yang diterima tentunya kalau bisa disortir terlebih dahulu. Jangan langsung ditransmisikan atau disebar," kata Sjarifuddin dalam diskusi 'Mitigasi dan Diseminasi Penanggulangan Terorisme di Indonesia' lewat keterangannya, Kamis (15/4/2021).
Ia menyadari program-program pemerintah soal penanggulangan terorisme melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara. Bila dipahami secara utuh maka diyakini dapat menanggulangi terorisme.
"Begitupun juga program-program kontra radikalisme itu juga bisa dilakukan melalui pemahaman terhadap Undang-undang Dasar 1945, Pancasila, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Kalau hal itu dipahami dengan utuh, maka Insya Allah, terorisme itu tidak memiliki tempat di masyarakat kita. Dengan demikian kita akan berhasil menanggulangi terorisme di Indonesia," ujar Sjarifuddin.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri bidang Komunikasi dan Media Massa, Kementerian Komunikasi dan Informastika (Kemenkominfo), Widodo Muktiyo, mengatakan pihaknya sebagai institusi yang menyediakan infrastruktur dan juga mengelola komunikasi publik mendukung upaya BNPT menangani bahayanya paham radikal terorisme. Kominfo akan sangat mendukung untuk memberikan pesan-pesan positif terhadap bahaya terorisme.
"Karena tidak ada itu surga yang akan menjemput kita kalau kita melakukan aksi mengebom dan seterusnya. Jadi percayalah bahwa hal-hal yang baik itu rasional dan bangsa ini sudah dalam on the track untuk bisa melawan terorisme dan juga melawan hal-hal yang tidak baik yang merusak bangsa dan masyarakat Indonesia," kata mantan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo ini.
Lalu Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI. Hendri Paruhuman Lubis mengatakan upaya pencegahan terorisme perlu melibatkan semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh agama dan lain-lain.
"Pendekatan yang digunakan juga integratif, yakni mencakup bidang agama, sosial dan budaya, pemuda dan pendidikan, perempuan dan anak, media massa hukum dan humas serta pengkajian dan penelitian," ujar mantan Dansatinduk BAIS TNI ini.
Menyikapi tindakan teror yang masih saja terjadi, ia menilai diperlukan upaya berkelanjutan dan sinergitas dari semua pihak untuk mensukseskan program kontra radikalisasi, baik kontra ideologi, kontra narasi, maupun kontra propaganda. Bahwa kontra radikalisasi adalah bagian dari upaya preventif untuk memberantas terorisme di bumi pertiwi.
"BNPT memiliki Pusat Media Damai yang melaksanakan kegiatan-kegiatan kedepan yang bermanfaat sesuai dengan ajaran agama masing-masing, serta menumbuhkan pesan kedamaian kepada generasi muda," ujar Mayjen TNI Hendri.
Sementara itu Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Dirjen Pendis Kemenag), Muhammad Ali Ramdhani menyebut terorisme nyata ada di depan kita. Apalagi ajaran agama yang paling benar adalah yang senafas dengan rasa cinta dan harmoni.
"Tidak ada pemaksaan kehendak apalagi dengan melakukan upaya-upaya perusakan, termasuk kerusakan terhadap dirinya. Karena itu adalah hal yang terlarang,” ujar Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani.
Menurutnya, setiap jengkal di negara Republik Indonesia ini adalah indah ketika cinta menyapa semua dalam mewujudkan perdamaian dan menghormati antar sesama umat manusia serta juga perbedaan yang ada di negara ini.
"Prinsip moderasi beragama adalah sebuah magnet yang menarik pendulum pemahaman keagamaan dari ekstrem kanan menuju garis tengah dan dari ekstrem kiri menuju tengah sehingga melalui orang-orang yang moderat, orang-orang yang toleran, harmonis maka wujud Indonesia maju dan bermartabat itu akan dapat dicapai dengan baik," ujarnya.