Megawati Jadi Dewan Pengarah BRIN, PDIP: Riset dan Teknologi Harus Digerakkan Ideologi Bangsa

ERA.id - Badan Riset dan Teknologi Nasional (BRIN) bakal menempatkan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Merespons kabar tersebut, PDIP menilai keputusan itu sudah tepat.

"Dengan menempatkan BRIN guna mendorong kemajuan Indonesia, maka ketentuan peraturan-perundang-undangan yang menempatkan Ketua Dewan Pengarah BPIP ex officio (Megawati Soekarnoputri) sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, merupakan keputusan tepat," ujar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto melalui keterangan tertulis, Senin (3/5/2021).

Hasto mengatakan, bidang riset dan teknologi memang harus digerakkan oleh ideologi bangsa agar Indonesia benar-benar menjadi negara yang berdaulat, berdikari, dan bangga dengan jati diri kebudayaannya. Menurutnya, BRIN adalah jalan untuk kemajuan Indonesia.

"BRIN adalah babak baru bagi kemajuan Indonesia Raya," tegas Hasto.

Lebih lanjut, Hasto lantas menyinggung peran Megawati dalam bidang riset dan teknologi. Dia mengatakan, Megawati merupakan sosok penggagas awal terbentuknya BRIN. Selain itu, Megawati juga merupakan ketua umum partai politik yang paling konsisten menyuarakan pentingnya inovasi dan riset demi kemajuan bangsa. 

"Beliau juga penggagas awal dari BRIN, dengan mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar BRIN hadir menjabarkan politik Indonesia berdikari, dengan memfokuskan diri pada penelitian untuk manusia Indonesia, flora, fauna dan teknologi itu sendiri. Semua dibumikan bagi tanah air Indonesia," kata Hasto.

Karena itu, kata Hasto, PDIP mendukung penuh keputusan Presiden Joko Widodo yang menempatkan BRIN sebagai infrastruktur kemajuan bangsa melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menempatkan riset dan inovasi sebagai pilar Indonesia Berdikari.

"Keputusan Presiden Joko Widodo itu mendapat dukungan penuh dari PDI Perjuangan," kata Hasto.

Sebelumnya, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko  telah mengonfirmasi petinggi BPIP bakal mengisi Dewan Pengarah BRIN. Namun, dia mengaku masih menunggu Perpres dari Jokowi terkait jabatan Dewan Pengarah BRIN.