Pemerintah Perlu Lakukan Diplomasi Vaksin untuk Jamaah Haji, Bio Farma: Masa Kita Ditolak Karena Masalah Vaksin

ERA.id - PT Bio Farma (Persero) meminta pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomasi vaksin dengan pemerintah Arab Saudi. Tujuannya, agar vaksin COVID-19 merek Sinovac yang paling banyak digunakan di Tanah Air bisa menjadi syarat calon jamaah haji ke tanah suci.

Diketahui, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan syarat bagi warga negara lain yang hendak masuk ke wilayahnya. Diantaranya harus sudah divaksinasi menggunakan vaksin yang masuk dalam emergency use list (EUL) dari World Health Organization (WHO).

"Kita butuh diplomasi juga dari G to G (govermment to govermment) bagaimana nanti pemerintah kita dengan pemerintah Saudi bisa melakukan diplomasi vaksin, bahwa vaksin yang sudah diberikan di masyarakat Indonesia itu nanti juga berlaku untuk peserta haji," kata Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir seperti dikutip dari kanal YouTube Komisi IX DPR RI pada Jumat (21/5/2021).

Menurut Honesti, hingga saat ini vaksin COVID-19 merek Sinovac belum mendapatkan EUL dari WHO. Adapun vaksin yang digunakan di Indonesia dan sudah mendapatkan EUL hanya AstraZeneca. Padahal, vaksin Sinovac yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia.

Meski begitu, Honesti bilang, saat ini Sinovac sedang menunggu WHO menerbitkan EUL. Diharapkan pada bulan Juni, izin tersebut sudah bisa didapatkan.

"Sehingga nanti bisa menjadi dasar bagi kita ke pemerintah Arab Saudi kalau Sinovac, Sinopharm, dan semua jenis vaksin yang digunakan di Indonesia layak menjadi persyaratan (calon jamaah haji)," kata Honesti.

Lebih lanjut, Honesti meyakini, diplomasi vaksin antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi tidak akan berjalan alot. Sebab, jamaah haji dari Indonesia merupakan yang terbanyak di dunia.

"Kami yakin karena jumlah haji di Indonesia kan yang paling besar di dunia. Masa mereka deny kita hanya masalah vaksin," kata Honesti.

"Kami sudah menyampaikan ke Kemenlu dan Kemenkes untuk bisa melakukan diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi," pungkasnya.