Epidemiolog Sarankan Jokowi Perpanjang PPKM Seminggu Lagi
ERA.id - Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman menyarankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) perlu diperpanjang, setidaknya satu minggu lagi.
Menurutnya, PPKM belum mampu mengendalikan kasus penyebaran secara signifikan. Bahkan, selama PPKM kasus kematian mencapai angka tertinggi.
Hanya saja, dengan PPKM setidaknya Indonesia mampu ke luar dari kondisi terburuk dari lonjakan kasus COVID-19.
Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat strategi-strategi penanganan pandemi COVID-19. Dia menekankan, ada tiga strategi yang bisa dilakukan pemerintah.
Pertama, memperkuat 3T (testing, tracing, treatment). Dicky menilai, selama ini pemerintah masih kurang maksimal melakukan 3T, misalnya di wilayah NTT, sejak awal pandemi terjadi, tes COVID-19 tidak sesuai dengan skala penduduk maupun eskalasi pandemi.
"Ini yang akan berpotensi menyimpan bom waktu wabah," katanya, Senin (9/8/2021).
Kedua, masyarakat menerapkan protokol 5M yang meliputi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ketiga, mempercepat program vaksinasi nasional.
"Karena masa krisis belum berakhir kerena ini sedang bergerak di pedesaan, di kampung-kampung kita lihat dari angka kematian yang banyak dan di tengah minimnya 3T, 5M dan vaksinasi di pedesaan," tegas Dicky.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyoroti lonjakan kasus positif COVID-19 di daerah-daerah luar Jawa-Bali. Lonjakan tersebut, menurutnya terjadi dalam dua pekan terakhir.
Hal itu disampaikan saat Jokowi memimpin rapat rapat evaluasi perkembangan dan tindak lanjut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 pada Sabtu (7/8).
"Di catatan saya 25 Juli, (provinsi) di luar Jawa-Bali berkontribusi 13.200 kasus atau 34 persen dari kasus baru secara nasional. Tetapi lihat per 1 Agustus naik menjadi 13.589 atau 44 persen dan 6 Agustus 2021 naik lagi ke angka 21.374 kasus, ini sudah 54 persen dari total kasus baru secara nasional," tegas Jokowi seperti dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (8/8).