Rumah Dinas Diganti Uang Masih Wacana
Menurut pimpinan DPR, fasilitas rumah dinas tidak efektif. Karenanya, uang tunjangan ini difungsikan untuk menyewa rumah bagi anggota dewan yang tidak berasal dari Jakarta.
"Menurut hemat kami yang langsung merasakan, jauh lebih efisien kalau rumah dinas tidak lagi diberikan kepada anggota, tapi diberikan pengganti rumah kontrak bagi anggota yang memang tidak tinggal di Jakarta," jelas Ketua DPR, Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Rabu (25/4/2018).
Namun Bambang belum merinci maksud dari tidak efektifnya fasilitas rumah dinas. Dia hanya menyebut, tingginya biaya perawatan rumah dinas.
"Saya tidak tahu persis angkanya tapi dari pembicaraan bersama pimpinan fraksi dan kawan-kawan pimpinan komisi, jarang ditinggali. Karena memang selain jauh macet, tidak layak juga, karena kan masing-masing anggota DPR memiliki keluarga besar," lanjut Bambang.
Terkait biaya yang dikeluarkan untuk mengganti fasilitas rumah dinas menjadi uang tunjangan, Bambang mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah.
Baca Juga : Fasilitas Rumah Dinas untuk Anggota DPR Batal
Kemarin, Bambang Soesatyo mengatakan, pemberian fasilitas rumah dinas untuk anggota DPR akan diganti dengan uang tunjangan pengganti rumah dinas. Tujuannya supaya pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan uang pemeliharaan rumah dinas DPR RI.
"Jadi periode depan tidak perlu disediakan rumah dinas bagi anggota DPR, dilakukan seperti Pemda DKI dengan diberikan uang pengganti tunjangan rumah dinas. Biaya pemeliharaan dari tahun ke tahun sangat tinggi sekali," kata Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/4/2018).