PKS Minta Pemerintah Dukung Rezim Taliban, Politikus NasDem: Saya Tak Rela Agama Islam Dibawa-bawa..
ERA.id - Berbeda dengan pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid yang meminta pemerintah Indonesia mendukung kekuasaan kelompok Taliban di Afghanistan, Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni berharap aparat keamanan menumpas benih kelompok Taliban di Tanah Air.
Sahroni meminta kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) segera menumpas benih-benih Taliban di Indonesia karena merupakan kelompok terorisme yang tidak patut didukung.
"Saya minta pada BIN dan Kepolisian untuk tegas menumpas benih-benih pendukung Taliban di Indonesia. Taliban yang sesungguhnya, bukan Taliban-Taliban hasil gorengan politik Indonesia," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/8/2021).
Dia mengecam keras munculnya dukungan terhadap Taliban di Indonesia karena Taliban jelas-jelas merupakan kelompok terorisme yang tidak patut didukung.
Menurut dia, Taliban adalah kelompok teroris yang nyata dan rekam jejaknya dapat terlihat jelas sehingga tidak ada alasan untuk mendukungnya.
"Apalagi atas nama agama Islam. Saya tidak rela agama Islam dijadikan alasan untuk mendukung Taliban," ujarnya.
Sahroni juga meminta masyarakat agar meriset lebih jauh tentang sepak terjang Taliban di Afghanistan agar tidak terjadi misinformasi.
Dia mengimbau, bagi orang-orang yang sempat mengeluarkan pernyataan mendukung Taliban, apalagi sampai ada yang menyamakan Taliban dengan pasukan Rasulullah, untuk segera menarik ucapannya dan mencari informasi yang lebih teliti.
Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta pemerintah Indonesia mendukung kekuasaan kelompok Taliban di Afghanistan.
Alasannya karena Taliban sudah mendeklarasikan beberapa hal seperti mengaku akan menghargai hak perempuan dan anak, tidak akan menoleransi tindakan terorisme, serta melaksanakan pemerintahan secara moderat.
"Saat ini pilihan paling rasional bagi Pemerintah Indonesia adalah membersamai proses perubahan yang terjadi di Afghanistan. Kita beri kesempatan kepada rakyat Afghanistan untuk berkompromi menentukan nasibnya sendiri," kata HNW pada Sabtu (21/8).