Jokowi Diminta Kumpulkan Ketum Parpol Bahas Jadwal Pemilu 2024, PPP: Jangan Masih Mentah Dibawa ke Presiden
ERA.id - Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menanggapi usulan Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan seluruh ketua umum partai politik untuk membahas jadwal pelaksanaan Pemilu 2024.
Hal ini disebabkan karena belum adanya kesepakatan antara pemerintah, DPR RI, dan peyelenggara Pemilu mengenai tanggal pencoblosan Pemilu 2024.
Arsul menilai, sebaiknya seluruh skenario jadwal Pemilu 2024 perlu dimatangkan dulu di tingkat kementerian dan lembaga terkait dengan jajaran partai. Sehingga, tidak perlu terburu-buru meminta Presiden Jokowi memanggil dan menemui ketum parpol.
"Jadi jangan masih mentah kemudian dibawa ke pertemuan presiden dengan para ketum parpol," kata Arsul kepada wartawan, Kamis (7/10/2021),
Arsul mengatakan, selama ini pun Presiden Jokowi sudah rutin menggelar pertemuan dengan ketum parpol kolaisi pemerintah. Selain itu, Presiden Jokowi juga kerap berkomunikasi dengan ketum parpol di luar koalisi.
Meski begitu, Arsul mengaku, partainya tak masalah jika usula agar Presiden Jokowi memanggil ketum parpol jadi terlaksana.
"Sebenarnya pertemuan antara Presiden dengan Ketum parpol koalisi kan sudah berlangsung rutin. Yang parpol di luar parlemen juga ada komunikasi dengan Presiden. Jadi buat PPP kalau Presiden berkenan ya tidak masalah," katanya.
Sebelumnya, Fraksi PDIP mengusulkan agar Presiden Joko Widodo memanggil seluruh ketua umum partai politik untuk membicarakan persiapan Pemilu 2024.
Menurut Arif, pertemuan antara Presiden dan ketum parpol diperlukan untuk membicarakan hal-hal pokok dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Selain membicarakan tentang tanggal pencoblosan, menurut Arif, isu lain mengenai Pemilu 2024 yang perlu dibahas yaitu kewajiban pelantikan dan masa akhir jabatan serentak.
"Saya harus akui, memang belum ada satu suara untuk itu, karena itu bersabar sedikit. Jika diperlukan menurut saya, malah perlu Presiden mengundang ketua umum partai politik," kata Arif di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/10/2021).
Sementara Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia mengaku, partainya menyambut baik dengan usulan Presiden harus menggelar pertemuan dengan para ketua umum partai politik untuk membahas Pemilu 2024 mendatang.
Dia mengatakan, Pemilu merupakan hajatan besar yang menjadi kerja bersama. Oleh karena itu perlu membangun konsensus bersama antara pemerintah, DPR RI, dan partai-partai politik yang menjadi peserta Pemilu.
"Saya kira semakin banyak kita konsolidasi termasuk Pak Presiden membangun komunikasi untuk memberikan dukungan terhadap bagaimana kita mencapai titik temu desain dan konsep Pemilu 2024, itu semakin bagus," kata Doli.