Panggil Wakil Ketua DPC PDIP Purworejo ke DPP, Ketua Kehormatan Partai: Ada Ketersinggungan soal Bahasa 'Celeng'
ERA.id - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang kehormatan Komaruddin Watubun membenarkan pihaknya hari ini memanggil Wakil Ketua DPC PDIP Purworejo Albertus Sumbogo ke kantor DPP. Pemanggilan tersebut buntut dari bergabungnya Albertus dengan Seknas Ganjar Indonesia (SGI).
Komarudin mengatakan, pemanggilan itu bukan untuk memberikan sanksi kepada Albertus melainkan hanya menyampaikan klarifikasi atas kasus yang belakangan ramai diberitakan.
"Belum diberi sanksi. Ya tadi kita diskusi sebagai sesama kader," kata Komarudin saat dihubungi, Jumat (15/10/2021).
Komarudin menampik kabar bahwa Alberutus sengaja ikut mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) 2024 untuk melanggar ketentuan partai. Menurutnya, tindakan Albertus didorong lantaran tersinggung dengan istilah 'celeng' (babi hutan).
Istilah 'celeng' itu dilontarkan oleh Ketua DPP yang juga Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto untuk membahasakan kader partai yang keluar dari barisan.
"Saya kira tidak ada yang ngeyel-ngeyel (melanggar ketentuan partai). Beliau (Albertus) sendiri juga tadi sampaikan, sebagai senior ya kita paham dia ada ketersinggungan soal bahasa 'celeng'," ungkap Komarudin.
Mendengar penjelasan tersebut, Komarudin hanya berpesan agar seluruh kader bisa memisahkan antara rasa tersinggung dengan kepentingan partai yang lebih besar.
"Ya sudah harus dipisahkan antara ketersinggungan sesama kader dengan kepentingan partai yang lebih besar," katanya.
Oleh karenanya, Komarudin mengaku momen pemanggilan tadi sekaligus untuk mengingatkan kader lainnya baik yang berada di struktur daerah maupun pusat agar berhati-hati memilih kata-kata. Sehingga tidak menimbulkan ketersinggungan di antara kader.
Komarudin mengatakan, sebagai ketua bidang kehormatan partai sudah menjadi tugasnya untuk mengingatkan agar seluruh kader memiliki disiplin, termasuk disiplin dalam berbicara.
"Makanya, ini juga kesempatan bagi seluruh kader PDIP baik di semua jenjang, tingkatan, bukan saja Pak Albertus. Semua harus tertib, disiplin," kata Komarudin.
"Tertib disiplin itu termasuk dalam hal berbicara di meja, supaya jangan terjadi ketersinggungan antara kader satu sama yang lain. Makanya ini hanya soal salah paham atas kata-kata yang tidak pantas disampaikan," imbuhnya.
Terkait dengan capres-cawapres 2024 yang akan diusung PDIP, Komarudin hanya kembali mengingatkan seluruh kader untuk bersabar. Dia juga meminta struktur partai untuk tidak bertindak sendiri.
Apabila ada aspirasi mengenai satu tokoh tertentu dari kader di bawah maupun masyarakat, sebaiknya ditampung dan disampaikan dalam forum resmi partai. Setelah itu memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk memutuskan.
"Kalau kita resmi di struktur kan kita putuskan bahwa itu (pemilihan tokoh capres-cawapres 2024) kewenangan ada di tangan Ketua Umum. Jadi kita beri waktu dan kesempatan kepada ibu Ketua Umum untuk merenung-renung, membaca dan membayangkan kondisi ke depannya. Pasti ibu mendengar aspirasi, pasti. Percayakan itu," kata Komarudin.
Untuk diketahui, Albertus menjadi sorotan lantaran ikut bergabung dengan SGI dan menjadi salah satu pengurusnya. Keputusan itu kemudian mendapat kritikan pedas dari Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto yang menyebut kader yang keluar barisan bukanlah banteng melainkan celeng (babi hutan).
"Yang di luar barisan bukan banteng. Itu namanya celeng," kata Bambang.
PDI Perjuangan beberapa kali mewanti-wanti kadernya untuk tak bicara ihwal pencapresan. Lewat surat tertanggal 11 Agustus 2021, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melarang kadernya bicara tentang calon presiden dan calon wakil presiden. Kader yang melanggar disebut bakal diberi sanksi disiplin.
Lalu pada 21 September lalu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan kadernya untuk tak mengikuti deklarasi calon presiden 2024 sebelum ada penetapan dari partai. Hasto mengatakan setiap kader PDIP mesti disiplin mengikuti aturan organisasi partai banteng.
"Manakala ada anggota partai (PDIP) yang tidak memiliki disiplin dan ikut-ikutan dalam deklarasi calon sebelum partai menetapkan, partai akan menegakkan disiplin tersebut dengan memberi sanksi organisasi," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya.