Usai Diusulkan Menjadi Calon Tunggal Panglima TNI, Andika Perkasa Terima Kunjungan Menhan Prabowo

ERA.id - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Mabes TNI Angkatan Darat dan bertemu dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa pada Kamis (4/11/2021).

Seperti diketahui, Andika Perkasa pada Rabu (3/11/2021) diusulkan Presiden Jokowi ke DPR menjadi calon tunggal Panglima TNI.

Kunjungan Prabowo itu dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada peserta Apel Terpusat yang dipimpin Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa di Mabes TNI Angkatan Darat, yang terdiri dari Pangdam, Asisten Teritorial, Dandim dan Danrem seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Menhan Prabowo juga menyerahkan 75 Unit Rigid Inflatable Boat (RIB)/Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB) kepada Kasad yang diproduksi oleh Industri Pertahanan Dalam Negeri PT Praba Cipta Mandiri dan PT Samudera Lautan Biru.

Prabowo pun dalam apel itu menegaskan bahwa ujung tombak Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) adalah Komando Teritorial.

Itu sebab, kata dia, Komando Teritorial seperti Korem, Kodim, Koramil, dan Babinsa perlu dilengkapi peralatan yang baik.

“Keunggulan Indonesia adalah jumlah penduduk atau demografi. Kekuatan TNI sebagai komponen utama pertahanan, juga kini dapat diperkuat dengan adanya komponen cadangan yang dapat melipatgandakan kekuatan komando teritorial,” jelas Menhan Prabowo dalam ceramah pembekalannya.

Penyerahan 75 unit kapal RIB/RHIB didahului dengan Penandatanganan Berita Acara oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan Marsda TNI Yusuf Jauhari dan Aslog Kasad Mayjen TNI Saiful Rachiman.

Kapal RIB/RHIB ini memiliki spesifikasi panjang keseluruhan (LOA/Length Overall) 12,075 m, Fuel Tank Capacity 1.370 Ltr, Draft 0,65 Ton, Displacement Full Load 7,214 Ton, Kecepatan Max 35 Knot, Range (Eco Speed) 200 Nm, Hull Material Alumunium dan mampu mengangkut 16 Personel.

Dengan penambahan 75 unit RIB/RHIB diharapkan dapat memperkuat TNI AD sekaligus merupakan upaya pemerintah untuk mendorong kemandirian industri pertahanan dalam negeri dengan mengurangi ketergantungan kepada industri pertahanan luar negeri seperti arahan Presiden Joko Widodo, khususnya dalam hal pengadaan kapal.