PSI: Anies Bohong Lagi, Sekarang Catut Nama Presiden, Seolah Presiden Restui Formula E
ERA.id - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta agar Presiden Joko Widodo tak dibawa-bawa dalam penentuan sirkuit Formula E.
"PSI minta jangan membawa-bawa nama Presiden. Pak Anies jangan berbohong lagi dan mencatut nama Pak Jokowi, seolah-olah presiden merestui kegiatan tersebut," kata Juru Bicara DPP PSI, Sigit Widodo, dalam keterangan tertulis, Kamis 25 November 2021.
Sigit mengingatkan, pelaksanaan Formula E di Jakarta sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ada pihak yang ingin mengirim pesan bahwa Formula E baik-baik saja, bahkan Presiden ikut menentukan lokasi. Padahal kta tahu, kegiatan itu sangat bermasalah, bahkan sedang ditangani KPK," kata Sigit.
Sebelumnya, Co-Founder Formula E Alberto Longo mengatakan venue balap mobil listrik di Jakarta akan diumumkan sebelum Natal. Presiden Jokowi disebutkan akan menentukan venue Formula E Jakarta.
"Jadi kita akan melakukan semacam feasibilities study untuk di lima lokasi ini terlebih dahulu sebelum nanti diumumkan sebelum Natal dan mudah-mudahan sebelum Natal sudah ada keputusannya. Kita akan melanjutkan proposal kepada Presiden Republik Indonesia dan beliaulah yang akan mengambil keputusan," ujar Alberto, dalam jumpa pers, Rabu (24/11/2021).
Alberto mengatakan saat ini lima calon venue balap Formula E Jakarta masih tahap uji kelayakan. Lima calon sirkuit itu antara lain di wilayah Sudirman, PIK, kawasan dekat Stadion JIS, JIExpo Kemayoran, dan Ancol.
PSI menyesalkan FEO hanya memberikan bantahan soal commitment fee di Jakarta yang disebut tidak lebih tinggi tanpa mau membuka besaran angkanya. "Kalau pembiayaan dilakukan murni oleh swasta, mungkin kerahasiaan seperti yang disampaikan FEO bisa dipahami. Namun dalam kasus Jakarta, dimana biaya commitment fee ditanggung oleh rakyat, transparansi mutlak diperlukan, " ujar Sigit.
PSI tetap meminta Gubernur Anies untuk transparan dan menyampaikan bukti transfer commitment fee kepada rakyat melalui wakil-wakilnya di DPRD serta membuka notulensi rapat-rapat dengan FEO terkait biaya commitment fee yang berubah-ubah.