Rekomendasikan 200 Penceramah, Kemenag Harus Tanya KPI

Jakarta, era.id - Kementerian Agama disarankan berdialog dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) saat merekomendasikan 200 nama penceramah untuk masyarakat. Selain itu, Kemenag juga didorong menyusun garis haluan sebagai rujukan ceramah yang meneduhkan dan menjaga keberagaman.

"Pemerintah juga bisa berkordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) agar mempersempit ceramah dengan konten radikal," ujar Sekjen PKB, Abdul Kadir Karding, kepada wartawan, di Jakarta, Senin (21/5/2018).

Baca Juga: Kemenag Rekomendasikan 200 Nama Penceramah

Karding menyampaikan hal itu agar rekomendasi Kemenag tentang 200 nama penceramah tidak semakin gaduh. Saat ini, kata Karding, rekomendasi Kemenag itu kontraproduktif dan menjadi polemik di masyarakat.

Karding menyampaikan hal itu meski menurut Lukman, Kemenag masih akan menambah jumlah penceramah yang direkomendasikan.

"Nanti saya khawatir ada ulama dianggap pro pemerintah (dan) ada yang tidak pro pemerintah. Jadi kebijakan ini kontraproduktif," kata Karding, kepada wartawan, Senin (21/5/2018).

Meski daftar tersebut bukan mendikotomi ulama, menurut Karding, rekomendasi 200 penceramah tanpa dialog dan masukan pihak lain berpotensi jadi bumerang bagi pemerintah. Pasalnya, banyak masyarakat yang bertanya kenapa ulama atau penceramah yang mereka idolakan tidak masuk rekomendasi Kemenag.

"Saya melihat langkah itu justru mengotak-kotakkan ulama. Kemenag akan mendapatkan reaksi balik dari para pendukung kiai, ulama yang tidak masuk daftar," lanjut Karding.

Tag: daftar rekomendasi penceramah