Poros Tiga Makin Mustahil
"Analisa memang nanti poros ketiga itu mustahil, kemungkinan ada dua kan rematch jadi nanti pak Jokowi mencari cawapresnya nendang, pak Prabowo juga nyari cawapres yang juga nendang, biarkanlah nanti ini berdua secara gentle," kata Amien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/5).
Meski begitu, dia berharap dari dua orang tadi memiliki visi untuk menegakkan UUD 1945, yaitu Pasal 33 tentang perekonomian negara, dan Pasal 34 tentang kesejahteraan sosial.
"Pemimpin nasional yang berusaha keras mencapai mimpi indonesia. UUD 45 pasal 33 dan 34. Kita dilarang gunakan ekonomi pasar nanti rakyat makin terjepit," kata Amien.
Amien pun mengajak seluruh masyarakat untuk mengawasi jalannya pertarungan ini. Dia juga meminta peserta pemilu memastikan pemilu berlangsung damai tanpa menggunakan berita bohong atau fitnah.
"Jadi semua tokoh penggiat sosial mengajak pertukaran pendapat yang enak tanpa hoaks tanpa fitnah. Kalau ngomong harus ada dasarnya. Kalau menghina tidak betul enggak ada kenyataannya itu tidak boleh," ujar Amien.
Baca Juga : Demokrat Yakin Poros Ketiga Masih Hidup
Dia pun berharap siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilu nanti untuk tidak sombong dan yang kalah bisa berlapang dada.
"Saya juga pernah di politik. Pas saya kalah pilpres ya saya mundur," kata Amien.
Poros ketiga ini masih diharapkan keberadaannya oleh Partai Demokrat. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengatakan, kemungkinan terbentuknya poros ketiga dalam Pemilu 2019 masih sangat terbuka. Poros ketiga ini akan terbentu di luar koalisi PDI Perjuangan (PDIP) dan koalisi Partai Gerindra.
Karenanya, Partai Demokrat, kata Hinca, terus menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik (parpol) guna memastikan berjalannya poros alternatif tersebut.
"Jadi, situasinya masih terus bergerak. Kalau ditanya bagaimana Demokrat, kami masih terus berkomunikasi," ucap Hinca di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (18/5/2018).
Baca Juga : PKS Masih Yakin Bakal Ada Poros Ketiga
Tapi, kata Hinca, hasil Pilkada 2018 bakal jadi rujukan penting untuk menentukan langkah politik menghadapi Pemilu 2019. Apalagi jika melihat data, di mana 74 persen pemilih pilkada merupakan pemilih pilpres.
"Dan 17 pemilihan Gubernur. Setengah dari republik ini. Di gubernur ini seru ini. Dan itu akan membuat konstelasi berubah, karena akan melihat kekuatan. Karena kan kau akan pilih siapa wakilmu untuk menang toh," lanjutnya.
Saat ini, Jokowi sudah didukung oleh partai penghuni parlemen, yaitu Partai Golkar, PDIP, PPP, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan belakangan PKB. Sedangkan Prabowo didukung oleh Partai Gerindra dan PKS yang menyusul belakangan. Sedangkan, PAN, dan Partai Demokrat belum menyatakan dukungan.