PDIP Sebut Elit Politik yang Lempar Wacana Penundaan Pemilu 2024 Tak Paham Kehendak Jokowi
ERA.id - PDI Perjuangan tetap konsisten menolak wacana penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden karena tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Oleh karenanya, polemik tersebut sebaiknya disudahi.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, pihak yang melemparkan wacana penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden pada dasarnya tidak memahami kehendak dari Presiden Joko Widodo.
"Polemik ini tidak perlu diperpanjang lagi. Karena di sekitar presiden pun, kita melihat tidak memahami kehendak presiden," kata Hasto saat menghadiri rilis survei LSI secara daring, Kamis (3/3/2022).
Hasto kemudian mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo sebelumnya pernah tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Jokowi saat itu, wacana tersebut seperti menampar mukanya dan ingin menjerumuskannya.
Oleh karena itu, Hasto menegaskan, sikap penolakan PDIP ini telah sejalan dengan kehendak Presiden Jokowi.
"Karena Presiden pernah menyatakan, sebagai pemimpin negara, kalau ada yang megusulkan perpanjangan, yang mengusulkan jabatan tiga periode itu ingin menampar muka saya, ingin cari muka ke saya, itu justru menjerumuskan saya. Itu kata Presiden," kata Hasto.
"Maka, sejak awal ketika kami menyampaikan sikap, kami tegaskan bahwa sikap PDIP ini senafas dengan sikap Presiden Jokowi. Ada atau tidak ada survei, sikap PDIP tetap sama, tidak berubah, setia pada jalannya konstitusi," lanjutnya.
Untuk diketahui, wacana tersebut kembali mencuat setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan usulannya agar Pemilu 2024 ditunda minimal dua tahun. Alasannya untuk pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.
Usulan itu juga disepakati oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang menambahkan bahwa mayoritas masyarakat masih menginginkan Presiden Joko Widodo melanjutkan kepemimpinannya. Hal ini kemudian diamini oleh Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Namun, sejumlah partai politik koalisi pemerintah lainnya bersikap sebaliknya, yaitu menolak Pemilu 2024 ditunda dan masa jabatan presiden diperpanjang. Mereka yang menolak antara lain yaitu PDIP, NasDem, dan Gerindra.