Perhatian Banget, PKS Suruh Luhut Istirahat: Jangan Manuver dengan Isu Penundaan Pemilu, Capek...
ERA.id - Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid, menyarankan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan untuk istirahat.
Pria yang akrab disapa HNW itu perhatian, karena Luhut merasa sudah sangat capek mengurus negeri, sewaktu berbicara dengan Deddy Corbuzier.
Luhut sebelumnya mengaku, kalau ia sudah menyarap isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Denga tegas, ia pun membela Jokowi, kalau pimpinannya itu taat konstitusi.
Meski begitu, dalam konstitusi, semua bisa diubah oleh anggota DPR/MPR. Dia berkesimpulan, kalau rakyat ingin Jokowi terus memimpin, maka konsekuensinya konstitusi diubah.
Dari sana, ia pun menyindir pihak yang tak siap kalau Pilkada 2024 ditunda, sebab bisa jadi, nafsu berkuasa sosok tersebut dihambat.
"Kalau (aspirasi) rakyat berkembang terus gimana? DPR gimana? MPR gimana? Kan konstitusi yang dibikin itu yang ditaati presiden, siapa pun presidennya. Ini orang kan pada takut saja, sudah pingin jadi gini, takut tertunda," kata Luhut dilihat ERA dalam podcast Deddy Corbuzier, beberapa waktu lalu.
Luhut bahkan berujar, sudah membaca big data, bahwa sekitar 110 juta percakapan di media sosial (medsos) yang mendukung wacana Pemilu 2024 ditunda.
Begitulah Luhut, ia getol bekerja untuk membela kebijakan Jokowi. Tapi siapa sangka, ternyata kekuatannya kian tergerus. Ia mengaku capek menjadi menteri dan bakal berhenti sampai 2024.
"Saya tahun 2024 dikasih 77 tahun. Saya kalau diminta mau jadi penasihat lah, kita tahu diri lah. Capek juga mengurus negeri ini, jangan dipikir gampang," ucap Luhut.
Dari sinilah, Hidayat masuk dan menyarankan Luhut untuk segera istirahat. Sebagai bentuk perhatian, ia berujar kalau semestinya Luhut jangan bermanuver jika kondisinya sudah kelelahan.
"Kalau benar sudah capek ngurus negeri ini, ya istirahat saja. Jangan malah bermanuver dg issu2 yg bikin capek spt menunda pemilu, menambah 3 thn unt @jokowi, klaim big data. Wariskan legacy ketulusan patuh pd UUD&proses UU soal Pemilu: 14/2/2024 yg sudah disepakati olh KPU&DPR," tandas Hidayat lewat akun Twitter-nya.