Buruknya Verifikasi Calon Kepala Daerah di Partai Politik
Pengamat hukum Petrus Salestinus menilai, banyaknya kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK, disebabkan sistem verifikasi calon kepala daerah di partai politik sangat buruk. Petrus menyebut kepala daerah 2018 merupakan salah satu era kepala daerah yang terburuk, karena banyaknya terkena OTT.
"Soal verifikasi sebetulnya bisa meminimalisir calon yang busuk, tapi karena ini hanya formalitas banyak yang di OTT KPK," kata Petrus dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (3/6/2018).
Untuk itu, Petrus mendukung upaya KPK yang melarang mantan napi koruptor untuk nyaleg. Namun, dalam perjalannya, lanjut Petrus, KPU terus diganggu oleh DPR.
Baca Juga : KPK Bantah Sebarkan Dokumen Cakada Korupsi
Petrus meyakini, banyak anggota DPR ataupun politikus yang tidak setuju dengan peraturan tersebut, karena para calon kepala daerah merupakan lumbung uang bagi partai politik. Khususnya, di tahun-tahun politik seperti saat ini.
"Mereka (bakal calon kepala daerah) sebelum menjadi calon saja uangnya sudah habis banyak. Dari kabupaten sampai DPP Parpol," ujar Petrus.
Ia menambahkan, tidak semua calon kepala daerah suka dengan keharusan nyetor uang ke parpol, jika ingin maju sebagai calon. Namun, tidak ada yang berani mengungkap hal itu karena takut terjerat sanksi pidana.
Baca Juga : Ketika Korupsi Bukan Lagi Kejahatan Luar Biasa
"Dia (bakal calon kepala daerah) belum berani mengungkap ini karena pemberi dan penerima sama-sama pidana, jadi ini yang buat pelaku malas melapor," ungkap Petrus.
Belakangan KPK gencar dalam melakukan OTT. Belum genap dua bulan hingga Febuari saja, KPK telah meringkus 7 orang kepala daerah. Hal ini membuktikan bahwa partai politik abai soal kepala daerah yang terlibat kasus hukum.