Jangan Sampai Pilkada Rasa OTT KPK
"Menjelang pilkada 27 Juni 2018 semakin meningkat OTT pejabat negara yang kini jumlahnya sudah belasan, ditambah kasus OTT beberapa hari lalu di mana Bupati Blitar dan Bupati Tulungagung ikut menyerahkan diri ke KPK menambah rentetan daftar korupsi kepala daerah," kata Azmi, seperti dikutip Antara, Senin (11/6/2018).
Dia menyebutkan, faktor penyebab banyaknya kepala daerah terjaring OTT itu akibat biaya kampanye politik serta ada permintaan kebutuhan guna merebut suara pemilih.
Kendati demikian, Azmi menambahkan terdapat dua jenis kelompok masyarakat dalam membantu OTT ini, yaitu masyarakat yang cenderung lebih sensitif dan aktif memantau atau melaporkan serta kelompok yang tidak mendapat bagian dari bancakan proyek anggaran negara dalam hal pembagian.
"Kedua jenis kelompok inilah yang menjadi bagian mitra KPK untuk mengungkap korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah menjelang pilkada serentak tahun 2018," katanya.
Baca Juga: Wali Kota Blitar Ditahan KPK
Dengan jumlah personel KPK yang terbatas, kata dia, tentu KPK lebih mudah bekerja dengan adanya bantuan masyarakat. Azmi menyebutkan, pilkada serentak tahun 2018 lebih kental dengan aroma OTT dibanding formulasi solusi atau program unggulan yang disampaikan saat kampanye.
Karena itu, pemerintah maupun partai politik perlu mengevaluasi pilkada langsung, mengingat kenyataan beberapa kali OTT KPK terhadap kepala daerah terus terjadi.
"Korupsi sangat berbahaya jika itu dilakukan oleh kader partai yang seharusnya menjadi contoh dan panutan masyarakat," katanya.
"Tidak ada cara lain untuk memperbaiki ini. Partai harus evaluasi sistem rekrutmen dan harus tegas menerapkan komitmen dan sanksi kepada kadernya yang menjadi bagian penyelenggara negara," katanya.