Kriminal Meningkat di Makassar karena Pemkot Tak Mampu Mengatasi Pengangguran?
ERA.id - Sosiolog dari Universitas Hasanuddin DR Sawedi Muhammad mengatakan kriminalitas meningkat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Fakta itu didukung oleh begal, perampokan, dan perang antarkelompok.
Hal itu dipoicu oleh permasalahan yang kompleks. Pertama karena situasi sosial politik prapandemi COVID-19 sudah sangat mengkhawatirkan. Efeknya tingkat kesenjangan sosial di Makassar masih tinggi.
Meski pertumbuhan ekonomi cukup bagus, tetapi yang menikmati dampak positifnya adalah mereka yang di kelas menengah ke atas. Sementara kelompok menengah ke bawah, jumlahnya sangat banyak dan paling rentan jatuh ke kelompok miskin kalau terjadi resesi ekonomi.
Kedua, setelah pandemi COVID -19, kondisi sosial ekonomi kelas menengah ke bawah semakin terjepit. Banyak yang terkena, PHK, pemotongan gaji dan bekerja paruh waktu.
"Dampaknya sangat memiriskan karena pendapatan menurun, bahkan hilang karena PHK, sementara kebutuhan bertambah banyak," katanya.
Dari kondisi tersebut kekerasan dalam rumah tangga dimulai, kekerasan psikis dan fisik meningkat tajam. Banyak anak-anak yang tidak terurus bahkan tidak sedikit yang menjadi yatim piatu.
Ketiga, Kota Makassar dikepung oleh jumlah pengangguran yang sangat banyak dengan kemampuan leadership pemerintah kota yang tidak mumpuni bahkan cenderung kehilangan orientasi untuk mengatasi pengangguran.
"Sangat besar dana yang dikeluarkan oleh pemerintah tetapi fokusnya ke persoalan emergensi saat pandemi, bukan untuk membuka sektor ekonomi yang dapat mengurangi pengangguran dalam jangka panjang,"
Karena kondisi sosial, ungkap Sawedi, ditambah persoalan ekonomi dan pandemi yang begitu kompleks, kejahatan menjadi fenomena keseharian yang sangat mengkhawatirkan.
Berkaitan dengan hal tersebut, ia menawarkan solusi peningkatan angka kekerasan dan kejahatan ini dapat ditekan.
Pertama, Pemkot Makassar harus fokus membina generasi muda khususnya angkatan kerja melalui program pelatihan dan peningkatan kapasitas. Pemkot dapat bekerjasama dengan universitas agar membantu menjadi instruktur atau coach dalam peningkatan kapasitas anak-anak muda Makassar.
Kedua, Pemkot harus menyiapkan fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak muda untuk berkreasi dan berinovasi. Bisa saja dalam bentuk co-working space, fasilitas olahraga terpadu, perpustakaan umum, galeri atau museum yang representatif dan pusat-pusat kesenian dan kebudayaan.
"Fasilitas publik seperti ini akan berkontribusi nyata terhadap kemampuan generasi muda dalam beradaptasi terhadap perubahan zaman," ujar putra daerah Sulsel yang mendapatkan gelar master di Universitas Ateneo, Filipina.
Selain tawaran tersebut, lanjut dia, Pemkot harus bekerjasama secara intens dengan pihak keamanan, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anak-anak muda agar tidak terjerumus ke dalam budaya kekerasan.
Menurut dia, hanya melalui kerjasama lintas stakeholder; pemkot, aparat keamanan dan media, maka fenomena kekerasan ini dapat teratasi. Pemkot tidak bisa bekerja sendirian, meski tanggung jawab keamanan dan kestabilan sosial adalah tugas utamanya, partisipasi seluruh elemen masyarakat adalah keniscayaan.