Ketemu Jokowi, Putin: Negara Barat Mengacaukan Produksi Pertanian Global!
ERA.id - Saat dikunjungi Presiden Indonesia Jokowi, Presiden Rusia Vladimir Putin menumpahkan uneg-unegnya soal negara-negara Barat yang dianggap merusak perekonomian Rusia.
Kata Putin, ketidakseimbangan pasar pangan dunia merupakan konsekuensi langsung atas kebijakan makroekonomi yang tidak bertanggung jawab dari beberapa negara.
Alih-alih mengakui kebijakan ekonominya salah, Putin malah menyalahkan negara-negara Barat. "Negara-negara Barat makin mengacaukan produksi pertanian global dengan memberlakukan pembatasan pada pasokan pupuk Rusia dan Belarusia," kata Putin dalam pernyataan pers bersama Presiden RI Joko Widodo, usai pertemuan keduanya di Kremlin, Moskow, Rusia, Kamis (30/6/2022) kemarin.
Putin menyampaikan negara-negara Barat juga menghambat ekspor biji-bijian Rusia ke pasar dunia, memperumit asuransi kapal, dan pembayaran bank berdasarkan kontrak perdagangan.
"Saya akan tekankan sekali lagi. Rusia telah dan tetap menjadi salah satu produsen dan eksportir makanan utama dunia," tegasnya.
Dia menyebutkan, Rusia memasok produk pertanian ke 161 negara. Tahun lalu, Rusia mengekspor lebih dari 43 juta ton biji-bijian, termasuk 33 juta ton gandum.
"Tahun ini, kami mengharapkan panen biji-bijian yang baik, yang memungkinkan kami untuk meningkatkan pasokan kami ke pasar eksternal hingga 50 juta ton," jelasnya.
Putin menyatakan Rusia siap memenuhi permintaan produsen pertanian di Indonesia dan negara-negara sahabat lainnya untuk pupuk nitrogen, fosfor, kalium, serta bahan baku untuk produksi tani.
"Pangsa pupuk mineral Rusia di pasar dunia mencapai 11 persen dan melebihi 20 persen dalam beberapa varietas. Tahun lalu, kami mengirim 37 juta ton produk ini ke luar negeri," kata dia.
Putin menegaskan Rusia berniat untuk terus memenuhi, dengan iktikad baik, semua kewajiban kontraktualnya untuk pasokan makanan, pupuk, sumber daya energi, dan barang-barang penting lainnya. Dalam konteks ini, Rusia menganggap penting untuk memulihkan rantai pasokan yang terganggu oleh sanksi.