Walau Tanpa Survei, Ridwan Kamil Tetap 'Seksi' di Pilpres 2024
ERA.id - Pengamat politik dari Universitas Pendidikan Indonesia, Karim Suryadi, mengatakan kapasitas Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat merupakan modal kompetensi yang tak terbantahkan, bahkan untuk jabatan presiden.
"Jadi dengan atau tanpa survei, kontribusi seorang Ridwan Kamil bagi pasangannya di pilpres itu mudah dibaca. Selain kapasitas, Ridwan Kamil memiliki popularitas yang bagus, dan elektabilitas yang tinggi," kata Suryadi.
Ia menilai meski Kang Emil bukan gubernur yang paling dijagokan dalam setiap survei dalam hal popularitas, namun tidak boleh dilupakan bahwa dia adalah gubernur dengan resistensi yang rendah. "Sehingga Ridwan Kamil adalah sosok yang paling potensial dijual dibanding gubernur lain," katanya.
Menurut dia, keberhasilan Jawa Barat mengatasi pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi adalah prestasi tambahan Kamil Emil bisa ditransformasi menjadi modal politik.
"Di dalam pandangan saya, jangankan untuk wakil presiden, bahkan untuk jabatan presiden pun Ridwan Kamil punya kapasitas. Namun sayangnya Ridwan Kamil tidak memiliki partai politik, dan lebih disayangkan lagi karena tiket untuk capres seperti sudah diborong oleh petinggi parpol," katanya.
Masalah utama pencalonan RK, diakui Karim, adalah soal memenangkan tiket yang digenggam partai politik. Jika parpol berambisi ikut kontestasi dan memaksakan pimpinannya maju, peluang munculnya tokoh di luar struktur partai kian kecil. "Harapan kita pilpres sebagai ajang penyegaran politik nasional juga makin tipis," tuturnya.
Pada sisi lain, dia menilai jika RK digadang-gadang sebagai unggulan cawapres bukan karena kapasitasnya yang tidak memadai sebagai calon presiden, tapi lebih karena keterbatasan akses pada tiket capres.
Jabatan gubernur sendiri adalah "laboratorim politik" paling tepat untuk seorang tokoh mencalonkan sebagai presiden. Makanya sangat masuk akal jika calon presiden memiliki pengalaman menangani urusan warga selevel provinsi, sebab apa yang ditangani presiden juga menjadi urusan gubernur.