Pakar Singgung soal Perjudian Politik Saat Respons Isu Ridwan Kamil Maju Pilpres 2024
ERA.id - Hasil survei dari lembaga survei CiGMark menunjukan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menjadi tokoh yang memberikan kontribusi kemenangan jika diusung sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
CEO CiGMark, Setia Darma, mengatakan, pada survei CiGMark bertajuk "Peta Dukungan Calon Presiden 2024" dengan responden 1.200 orang responden (usia 15 tahun ke atas) di 34 provinsi pada periode 9-17 Juni 2022, terungkap bahwa RK menjadi pasangan Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo maka dipastikan unggul dari pasangan lain.
Di dalam simulasi yang dilakukan CiGMark, duet antara Prabowo-Kamil sebagai calon presiden-wakil presiden mampu meraih elektabilitas sebesar 40,6 persen, sedangkan pasangan Ganjar-Anies Baswedan masih stagnan di 37,9 persen.
Sedangkan apabila simulasi pasangan Pranowo-Kamil, duet ini tercatat mampu meraih dukungan 42,7 persen. Mengungguli pasangan Prabowo-Baswedan yang hanya sebesar 37 persen.
Di dalam survei yang sama ketika responden diberikan pertanyaan terbuka (top of mind) calon presiden, ada lima nama yang paling menonjol yaitu Pranowo 14,1 persen, Prabowo Subianto 11,7 persen, Baswedan 9,5 persen, Joko Widodo 4,7 persen serta Kamil 4,0 persen. Sementara sebanyak 48,8 persen responden belum mempunyai pilihan.
Sedangkan untuk top of mind calon wakil presiden nama yang paling menonjol adalah Sandiaga Uno sebanyak 7,7 persen, Kamil 6,2 persen, serta Baswedan 4,9 persen.
Mengomentari hasil survei CigMark yang memposisikan Emil sebagai wakil Prabowo dan langsung unggul dari pasangan lainnya dengan elektabilitas 37,7 persen, pengamat politik dari Universitas Pendidikan Indonesia, Karim Suryadi menganggap hal itu merupakan perpaduan yang tepat.
"Dalam pandangan saya, adalah perjudian politik yang berbahaya jika mereka yang tidak memiliki pengalaman menangani urusan publik maju sebagai capres atau cawapres," katanya.
"Jadi sederhananya, jika calon berasal dari militer ia harus memiliki pengalaman menduduki jabatan tertinggi, setidak-tidaknya berpengalaman menangani urusan pertahanan dalam lingkup nasional. Kalau datang dari sipil, ia memiliki pengalaman menangani urusan publik setidaknya selevel provinsi," katanya.