Percepat Izin Usaha, Pemerintah Bakal Luncurkan Aplikasi Online
"Kira-kira minggu depan kami buka 'online single submission'. Semuanya sudah tidak musim lagi mengurus SIUP atau TDP berminggu-minggu juga IMB berbulan-bulan," ujar Jokowi, dilansir dari Antara, Sabtu (23/6/2018).
Mantan Gubernur DKI tersebut menuturkan, sistem dalam jaringan (daring) akan membuat waktu atau kendala dalam proses pengurusan izin dapat ditelusuri, mulai dari pusat hingga pemerintah provinsi serta kabupaten/kota.
"Dengan sistem ini bisa ditelusuri kalau di pusat di kementerian mana yang lama, provinsi dan kabupaten/kota di dinas mana yang lama, akan kena semua, bisa dilihat dengan sistem itu," ungkapnya.
Di hadapan seribu pelaku usaha di Bali, Jokowi mengatakan jika ada sesuatu yang berkaitan dengan perizinan harus direformasi secara total agar dunia usaha bisa bergerak cepat, fleksibel dan tidak tertinggal dengan negara lain. Meski begitu, Jokowi meminta masyarakat untuk bersabar karena mengubah budaya kerja menjadi lebih cepat membutuhkan waktu yang tidak sedikit.
Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di Indonesia itu juga mengingatkan pelaku UMKM untuk menyadari perubahan teknologi yang begitu cepat seiring dengan revolusi industri 4.0. Perubahan tersebut mulai dari digitalisasi pemasaran dan perdagangan, dunia internet hingga sistem pembayaran yang tidak lagi mengandalkan uang tunai.
"Semuanya termasuk UMKM harus menyadari ada perubahan cepat yang harus diikuti. Mau tidak mau, kalau tidak akan tertinggal," ucapnya.
Baca Juga : Jokowi Angkat Bicara soal Polemik PJ Gubernur Jabar
Presiden Joko Widodo berada di Bali serangkaian kunjungan kerja selama dua hari untuk memberikan sosialisasi penurunan tarif PPh final 0,5 persen UMKM, kuliah umum di Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar dan melepas pawai Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-40 di Renon, Denpasar.
Dalam kunjungan itu Presiden didampingi Ibu Negara Iriana, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.