PKS Minta Proyek Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah BRIN Senilai Rp6 Miliar Ditunda: Keuangan Negara Lagi Kembang Kempis
ERA.id - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto mengkritik proyek renovasi ruang kerja untuk Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang memakan anggaran hingga Rp6,1 miliar.
Mulyanto meminta agar proyek tersebut dihentikan, mengingat keuangan negara saat ini sedang tebatas.
"Sebaiknya ditunda dulu kalau tidak mendesak. Angka Rp6 miliar cukup fantastis di tengah keuangan negara yang kembang kempis," kata Mulyanto kepada wartawan, Senin (18/7/2022).
Mulyanto menilai, renovasi ruang kerja itu tidak diperlukan.
Sebab, masing-masing anggota dewan pengarah BRIN sendiri merupakan pejabat negara atau kepala lembaga yang pastinya sudah memiliki ruang kerja pribadi.
Menurutnya, ketimbang merenovasi ruanng kerja, sebaiknya BRIN membuat ruang pertemuan.
"Yang dibutuhkan mereka (Dewan Pengawas BRIN) adalah ruang pertemuan untuk mendiskusikan berbagai hal yang bersifat co-working space. Jadi tidak perlu pengadaan baru," katanya.
Mulyanto mengatakan daripada untuk merenovasi ruang kerja lebih baik anggaran sebesar itu dipakai untuk kegiatan lain yang lebih penting.
"Dewan Pengarah harusnya memberikan arah yang bernas dan jitu bagi pengembangan riset dan teknologi di tanah air. Bukan malah menjadi beban baru bagi BRIN," ujarnya.
Mulyanto mengingatkan saat ini masih banyak kegiatan prioritas lain yang perlu dituntaskan BRIN. Misalnya proses penggabungan lembaga penelitian di berbagai kementerian yang masih belum selesai, soal administrasi pemindahan orang (peneliti), barang, laboratoriun, gedung, termasuk program dan anggaran, yang masih terlihat amburadul.
"Ini perlu diselesaikan dan ditata sampai tuntas," ungkap Mulyanto.
Mulyanto menambahkan saat ini BRIN harus kerja keras untuk menyelesaikan PR tersebut.
Karena itu dibutuhkan komitmen dari seluruh pimpinan BRIN agar dapat mengejar ketertinggalannya. Bukan malah menambah PR baru yang tidak dapat diselesaikan.
"BRIN membutuhkan orang yang mau kerja keras. Bukan orang yang mau leyeh-leyeh, duduk manis di ruang kerja yang mahal," tegas Mulyanto.
Berdasarkan situs lpse.brin.go.id yang dikutip pada Minggu (17/7), diketahui akan ada tender untuk proyek renovasi ruang kerja Dewan Pengarah BRIN.
Dalam laman LPSE tersebut, paket tersebut memiliki kode 7167760 dengan nama tender 'Jasa Konstruksi Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah BRIN'.
Proyek ini bakal dibiayai dari APBN dengan nilai pagu paket Rp6.109.000.000 dan nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Rp6.063.492.327.
BRIN mengaku bahwa ruang kerja yang direnovasi itu untuk semua anggota Dewan Pengarah. Artinya bukan hanya untuk satu orang saja.
Adapun 10 anggota Dewan Pengarah itu antara lain Megawati Soekarnoputri, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Sudhamek Agoeng Waspodo Sunyoto, Emil Salim, I Gede Wenten, Bambang Kesowo, Adi Utarini, Marsudi Wahyu Kisworo, dan Tri Mumpuni.
Pada persidangan yang berlangsung tertutup, MSAT menjalani persidangan secara dalam jaringan (online) dengan tetap berada di dalam tahanan Rutan Medaeng.
Sidang kasus pencabulan dengan terdakwa MSAT, putra pimpinan Ponpes Shiddiqiyyah sengaja tidak digelar di PN Jombang. Sidang digelar di PN Surabaya dengan alasan keamanan dan kondusivitas.