Jokowi Ingatkan Penyelenggara Negara Hemat Anggaran Antisipasi Dampak Perang, Renovasi Ruang BRIN untuk Megawati Dikecualikan?
ERA.id - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan Presiden Jokowi mengingatkan dan meminta semua pihak terutama penyelenggara negara untuk menghemat anggaran guna mengantisipasi dampak perang Ukraina dengan Rusia.
"Presiden mengingatkan kita semua untuk selalu hati-hati dan melakukan kegiatan terencana dengan baik," kata Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly pada peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HKDK) Ke-77 yang dipantau di Jakarta dikutip dari Antara, Senin (18/7/2022).
Sejumlah persoalan dunia yang sedang terjadi seperti COVID-19 dan perang antara Rusia dengan Ukraina, mengakibatkan krisis di sektor energi dan pangan. Hal tersebut juga bisa berdampak pada Indonesia bila tidak diantisipasi.
Oleh karena itu, lanjut dia, Presiden meminta semua pihak termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), agar mengantisipasi salah satunya penghematan anggaran dengan tujuan Indonesia bisa melewati masa-masa sulit.
Terkait rangkaian HKDK Ke-77, Yasonna mengatakan peringatan hari lahir kementerian itu menjadi momentum untuk merefleksikan progres pelaksanaan kebijakan di instansi tersebut.
Di tengah tuntutan masyarakat yang terus meningkat, pelayanan prima tidak dapat diwujudkan hanya dengan jentikan jari. Diperlukan inovasi yang berkelanjutan, komitmen bersama, sinergitas antarlembaga, transformasi sistem serta perubahan pola pikir dari dilayani menjadi melayani.
"Harus disadari, keberhasilan mencapai target program yang ditentukan, membutuhkan komunikasi yang harmonis sehingga dapat dibangun kerja sama yang apik," kata dia.
Menurutnya, untuk mencapai program kerja di Kemenkumham diperlukan pemantauan serta evaluasi yang terukur terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik secara berkala dan berkelanjutan.
Di sisi lain, untuk diketahui, ruang kerja Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bakal direnovasi. Renovasi itu akan memakan biaya mencapai Rp6,1 miliar. Hal ini diketahui dari laman lpse.brin.go.id yang dikutip pada Minggu (17/7/2022).
Adapun Ketua Dewan Pengarah BRIN yaitu Megawati Soekarnoputri. Sementara anggota Dewan Pengarah BRIN antara lain adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Sudhamek Agoeng Waspodo Sunyoto, Emil Salim, I Gede Wenten, Bambang Kesowo, Adi Utarini, Marsudi Wahyu Kisworo, dan Tri Mumpuni.
Dalam laman LPSE tersebut, paket tersebut memiliki kode 7167760 dengan nama tender 'Jasa Konstruksi Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah BRIN'. Proyek ini bakal dibiayai dari APBN dengan nilai pagu paket Rp6.109.000.000 dan nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Rp6.063.492.327.
"Tahun Anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket Rp6.109.000.000. Nilai HPS paket Rp6.063.492.327," tulis rincian anggaran dari situs LPSE tersebut.
Pembukaan tender renovasi sudah dimulai sejak 27 Mei 2022. Terdapat 135 peserta tender. Salah satu syarat kualifikasi peserta tender yaitu untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari tiga tiga tahun. Namun dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000.
Selain itu, peserta tender harus mempunyai pengalaman pada bidang yang sama dalam kurun waktu satu satu tahun, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit Rp2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000.
Hingga hari ini, proses lelang tender pengerjaan ruang kerja Dewan Pengarah BRIN tersebut sudah di tahap pengunduhan dokumen penawaran dari para peserta lelang. Penetapan pemenang lelang itu baru akan diumumkan pada tanggal 28 Juli 2022.