KPK: Jangan Pilih Cakada karena Uang

Jakarta, era.id - Jelang Pilkada 2018, KPK mengingatkan masyarakat tidak memilih calon kepala daerah (cakada) karena iming-iming uang atau biasa disebut politik uang.

"Yang penting, jangan sampai masyarakat memilih calon (kepala daerah) berdasarkan prevensi uang atau yang disebut politik uang. Karena itu berbahaya sekali bagi masyarakat di daerah tersebut atau pun bagi pemimpin yang akan memimpin lima tahun ke depan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (25/6/2018).

Febri menilai, politik uang yang dilakukan oleh cakada dapat berpotensi untuk membuat mereka melakukan korupsi bila terpilih nantinya. Sebab, bagi-bagi uang tersebut membuat biaya politik mereka semakin besar.

Infografis peta kerawanan Pilkada 2018. (era.id)

Selain itu, Febri juga mengimbau masyarakat sungguh-sungguh dalam memilih kepala daerah sehingga bisa membangun daerahnya selama lima tahun ke depan.

"Jadi masyarakat pilihlah pimpinan yang benar bisa menyejahterakan masyarakat. Kami merekomendasikan dan mengingatkan jangan sampai kita memilih berdasarkan preferensi politik uang. Karena akan merugikan masyarakat sendiri," imbaunya.

Lebih jauh, mantan aktivis antikorupsi itu juga mengingatkan, bila terpilih dan telah dilantik, cakada harus menjadi pemimpin yang baik dan jangan sampai terjerat dalam kasus korupsi dan berakhir di Rutan KPK.

Tag: pilkada 2018 kpk korupsi bakamla