Tim Editor
ERA.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan pihaknya akan melakukan sejumlah langkah pengendalian inflasi sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Tim pengendali inflasi daerah akan dikerahkan untuk melakukan input data harga komoditas secara realtime. Semua jajarannya juga diperintah turun bekerja.
"Kita minta untuk mengisi data harga komoditas harian. Bukan mingguan, saya minta harian agar kita bisa tahu kondisi inflasi yang terjadi pada saat itu. Sehingga kita bisa langsung melakukan tracing terkait apakah kesulitan bahan baku, apakah transportasi sistem atau ada faktor X yang mesti kita bereskan," kata Ganjar di Mapolda Jawa Tengah, Semarang, Senin (5/9/2022).
Menurutnya, kepolisian dan kejaksaan juga menyiapkan pengawalan dari sisi hukum. Ganjar juga meminta seluruh tim pangan daerah untuk aktif memantau perkembangan harga komoditas pangan.
"Kita akan kawal semuanya termasuk stok BBM yang musti terisi, yang musti ada dan tidak boleh ada yang menyelewengkan itu," katanya.
Mengenai stok BBM, kepolisian dan TNI juga sudah memerintahkan agar ada penjagaan di setiap SPBU dan tempat BBM. Hal itu dilakukan agar masyarakat mendapatkan suplai yang pas dan tidak ada penyelewengan.
"Kapolda tadi pagi sudah mengumumkan dioperasi semuanya dan sudah ada yang tertangkap. Artinya publik tidak boleh main-main dalam situasi sulit seperti ini. Maka Kapolda dengan Kodam sudah memerintahkan agar setiap tempat BBM, SPBU, dan sebagainya dipastikan dijaga," jelas Ganjar yang didampingi Kapolda Jateng Ahmad Luthfi dan Pangdam IV Diponegoro Widi Prasetijono.
Ganjar mengatakan, ada beberapa poin arahan dari Mendagri, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, serta kementerian terkait tentang kenaikan harga BBM. Pertama, data sains harus disampaikan kepada masyarakat secara jelas. Kedua, bantuan-bantuan yang sudah disiapkan oleh pemerintah agar dibuka agar seluruh informasi bisa sampai kepada masyarakat.
"Kita mesti menyiapkan bantuan tambahan atau bantalan yang diperintahkan oleh pemerintah pusat. Besarannya 2 persen dari dana transfer umum ke daerah agar diambil untuk disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ini sesuatu yang penting agar masyarakat tidak resah," katanya.
Pemerintah akan mengantisipasi sisi suplai dan demand, termasuk distribusi komditas. Pemerintah akan langsung mengambil langkah operasi ketika dibutuhkan seperti beberapa bulan lalu saat beberapa harga komoditas pangan naik dan mengakibatkan inflasi.
"Operasi yang mesti dilakukan oleh pemerintah sudah kita lakukan beberapa bulan lalu. Satu operasi pasar. Kedua, bagaimana kita bisa memberikan subsidi harga dan transportasi. Kalau perlu daerah yang panen segera didistribusikan kepada kabupaten/kota atau provinsi lain yang membutuhkan sehingga perdagangan antar-daerahnya bisa berjalan. Kita hanya butuh semua serius turun, kalau sudah turun jangan diwakilkan lagi," kata Ganjar.
