Tim Editor
ERA.id - Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Budiharto Setyawan menegaskan secara statistik kemiskinan DIY memang masih tinggi. Padahal, di sisi lain, warga Jogja dinilai suka menabung di bank.
"Kemiskinan di DIY mencapai 11,49% menduduki peringkat ke-12 provinsi dengan kemiskinan tertinggi di Indonesia," ujar Budi, Jumat (20/1/2023).
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) telah melansir data yang menunjukkan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi termiskin di Pulau jawa.
Menurut Budi, tingginya kemiskinan itu disebabkan oleh dua hal yakni, pola konsumsi masyarakat DIY cenderung sederhana dan metode pengukuran statistik belum sepenuhnya bisa menggambarkan perekonomian masyarakat DIY yang sebenarnya.
Budi menyebut pola konsumsi masyarakat DIY cenderung unik dan berbeda dibandingkan daerah lain.
"Mayoritas masyarakat DIY memiliki budaya yang kuat dalam menabung dibandingkan dengan konsumsi. Hal ini tercermin dari tingkat simpanan masyarakat di bank yang selalu lebih tinggi dibandingkan tingkat kredit,” katanya.
Secara rata-rata rasio kredit dibandingkan dengan simpanan (Loan to Deposit Ratio/LDR) rumah tangga di DIY dalam 10 tahun terakhir berkisar 66,78% yang berarti masih rendah apabila dibandingkan dengan rasio ideal 80-90%.
Ia menyebut kondisi itu menjadi problem secara statistik, karena penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
"Dengan demikian, semakin rendah pengeluaran penduduk maka akan semakin dekat dengan kemiskinan,” katanya.
Selain itu, kesenjangan pendapatan juga sangat tinggi karena membandingkan pengeluaran penduduk lokal dengan penduduk pendatang. Menurutnya, mayoritas penduduk pendatang melakukan pengeluaran yang signifikan lebih besar utamanya untuk produk makanan jadi, sewa rumah, maupun produk gaya hidup seperti perawatan kecantikan dan kesehatan.
"Kesenjangan pengeluaran ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan di DIY menjadi tinggi, dengan tingkat gini ratio DIY yang mencapai 0,459, tertinggi se-Indonesia," ujarnya.
Dengan kondisi itu, BI DIY mendorong pemda untuk terus menciptakan lapangan kerja baru, seperti adanya proyek strategis nasional maupun proyek strategis daerah. "Proyek strategis yang berlanjut sampai dengan 2025 perlu terus dikawal, agar dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat lokal,” kata Budi.
Selain itu, penggunaan dana desa di DIY juga harus dikawal. Dana desa apabila dimanfaatkan secara swakelola dan padat karya, diharapkan mampu menggerakkan ekonomi desa, sehingga harapannya dapat mempercepat proses penurunan kesenjangan antara desa dan kota.
