Tim Editor
ERA.id - Ganjar Pranowo Perbaiki Hingga Bangun Puluhan Ribu Rumah Tidak Layak Huni Percepat Penurunan Kemiskinan Ekstrem
Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, mengambil tindakan cepat untuk menangani kemiskinan ekstrem di 17 kabupaten dan kota prioritas. Hal ini sebagai upaya lanjutan dari musyawarah perencanaan pembangunan wilayah (musrenbang) yang telah dilakukan minggu lalu.
Pada rapat percepatan intervensi penurunan kemiskinan ekstrem, Ganjar menekankan pentingnya percepatan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH), jambanisasi, air bersih, dan listrik untuk rumah tangga.
Untuk mencapai tujuan ini, Ganjar telah mengalokasikan dana dari APBD dan menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Tengah, CSR, filantropi, dan perusahaan swasta untuk membantu pembangunan.
Ganjar juga mengumumkan jumlah RTLH, jambanisasi, listrik, dan air yang akan dibangun di 17 kabupaten dan kota prioritas. Jumlah RTLH yang akan dibangun sebanyak 30.844 unit, jambanisasi 29.641 unit, listrik 16.079 unit, dan air 36.139 unit. Ganjar menegaskan bahwa percepatan penurunan kemiskinan ekstrem harus menjadi fokus utama dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan itu, Ganjar menyampaikan 17 Kabupaten dan Kota yang diakselerasi untuk kemiskinan ekstrem yakni Banjarnegara, Banyumas, Blora, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, Magelang, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonogiri dan Wonosobo.
"Pertama, mulai dieksekusi beberapa program untuk intervensi kemiskinan ekstrem. Umpama tadi soal rumah tidak layak huni, jambanisasi dan air bersih," ujar Ganjar usai rapat di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin (27/3/2023).
Adapun, jumlah RTLH yang akan dibangun mantan anggota DPR RI itu untuk 17 kabupaten dan kota prioritas hasil musrenbang sebanyak 30.844 unit, jambanisasi 29.641 unit, listrik 16.079 unit dan air 36.139 unit.
Rincian RTLH per kabupaten dan kota, yaitu Banjarnegara (482 unit), Banyumas (4.073 unit), Blora (4.180 unit), Brebes (402 unit), Cilacap (1.837 unit), Demak (1.790 unit), Grobogan (7.144 unit), Kebumen (530 unit), Klaten (51 unit), Magelang (1.063 unit), Pemalang (1.800 unit), Purbalingga (1.094 unit), Purworejo (434 unit), Rembang (1.888 unit), Sragen (1.312 unit), Wonogiri (516 unit) dan Wonosobo (2.248 unit).
"Saya minta kawan-kawan concern di kemiskinan ekstrem saja agar kita bisa menangani dengan cepat. Paralel saja dengan penanganan yang sudah dianggarkan," jelas Ganjar.
Untuk lebih mempercepat dan sebagai upaya optimalisasi penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah, Ganjar tak hanya menganggarkan alokasi dari APBD. Tetapi juga memanfaatkan bantuan dari pemerintah pusat.
Tak hanya itu, Ganjar juga menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Tengah, CSR, filantropi hingga perusahaan swasta yang ada untuk membantu pembangunan.
"Satu, yang berdasarkan APBN, APBD segera dieksekusi. Kita mengintervensi dari BAZNAS dan CSR. Ini percepatan yang kita lakukan. Di luar itu kita akan bisa intervensi, mencarikan cara mulai dari BAZNAS, CSR dan sebagainya," kata Ganjar.
Sebelumnya, Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan wilayah (musrenbang) tahun 2023. Ganjar pun memimpin langsung seluruh musrenbang di setiap wilayah.
