Tim Editor
ERA.id - Sebanyak tiga demonstran yang berunjuk rasa peringatan Hari Petani pada Senin (25/09) silam, dilaporkan ke polisi oleh penjabat Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Zudan Arif Fakrulloh.
Kasat Reskrim Polres Mamuju, AKP Jamaluddin menyampaikan pihaknya telah menyelidik aksi yang membuat pintu pagar kantor Gubernur Sulbar rusak.
Polres Mamuju juga secara resmi telah melayangkan surat panggilan kepada sejumlah aktivis Ampera Sulbar tersebut untuk diminta keterangan pada Senin (02/10) hari ini.
Ketiga aktivis mahasiswa yang diminta keterangan tersebut diantaranya Ketua PMII Cabang Mamuju Syamsuddin, dan akitivis GMNI Cabang Mamuju Yudi Toda yang merupakan koordinator aksi lapangan (Korlap) Ampera, dan satu aktivis Ampera lainnya yakni Ali Mustakim aktivis HMI Mamuju dan Ketua Ipmapus.
Zudan Arif Fakrulloh sebelumnya telah mengecam aksi mahasiswa Ampera yang telah merusak pintu pagar kantor Gubernur Sulbar dan meminta aparat kepolisian Polres Mamuju menindak para mahasiswa.
"Tindak tegas para pelaku yang telah merusak pintu pagar kantor Gubernur Sulbar, siapapun dia, harus diproses sesuai aturan hukum aparat kepolisian," kata Zudan.
Sementara itu, Korlap Ampera, Yudi Toda mengatakan, aktivis Ampera Sulbar menilai Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh, adalah pejabat anti kritik dan tidak mendengarkan aspirasi masyarakat Sulbar.
"22 tuntutan aktivis Ampera tidak digubris penjabat Gubernur Sulbar, yang di antaranya menolak korupsi di Sulbar, penolakan reklamasi dan tambang pasir di Sulbar, penyerobotan hutan lindung dan tanah rakyat di Sulbar, maupun menuntut dicabutnya izin perusahaan sawit dan tambang di Sulbar," katanya.
Ia juga mengecam tindakan Gubernur yang mengkriminalisasi aktivis Ampera, dan melakukan upaya pelarangan demonstrasi di kantor Gubernur Sulbar dengan berbagai kebijakannya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat Sulbar bersolidaritas dan melawan upaya penjabat Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh yang melakukan upaya kriminalisasi gerakan mahasiswa dan pembungkaman terhadap demokrasi karena akan menghambat pembangunan.
Selain itu ia meminta agar Kementrian Dalam Negeri mencopot Zudan Arif Fakrulloh sebagai penjabat Gubernur Sulbar karena tidak menghargai aktivis demokrasi.
