Tim Editor
ERA.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memproyeksikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pokok tahun anggaran 2024 mencapai Rp10,466 triliun atau mengalami peningkatan 3,29 persen dari APBD Perubahan 2023 sebesar Rp10,133 triliun.
"Untuk target pendapatan terdiri dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2024 sebesar Rp6,13 triliun lebih atau meningkat sebesar Rp335,7 miliar lebih, dan target Pendapatan Transfer sebesar Rp4,32 triliun lebih atau menurun," kata Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin saat Rapat Paripurna di Gedung Tower DPRD Sulsel, Makassar, Rabu kemarin.
Ia menyampaikan atas persetujuan dan penandatanganan nota kesepakatan bersama Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun Anggaran 2024, maka akan menjadi dasar penyusunan RAPBD Pemprov Sulsel tahun anggaran 2024.
Hal ini, kata dia, merupakan wujud kerja nyata komitmen dan kerja sama serta sinergi antara pihak legislatif dan eksekutif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan.
Selanjutnya, terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Sulsel, tahun 2022 tumbuh di angka 5,09 persen dan pada semester I tahun 2023 tumbuh sebesar 5,14 persen.
Keadaan tersebut ditopang oleh berlanjutnya pemulihan konsumsi masyarakat dan perbaikan kinerja dunia usaha, seiring peningkatan produksi komoditas pertanian, perikanan dan pertambangan serta keberlanjutan pembangunan proyek pemerintah dan swasta.
Untuk laju inflasi di Sulsel pada 2022 tercatat sebesar 5,77 persen dan di September 2023 mengalami penurunan menjadi 2,33 persen. Tingkat kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 8,70 persen, atau meningkat 0,04 persen poin pada September 2022, dan meningkat 0,07 persen poin terhadap Maret 2022.
Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2023 sebesar 5,26 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,49 persen poin dibandingkan dengan Februari 2022.
Berdasarkan data indikator makro tersebut, dapat dijadikan pemicu bagi pelaksanaan pembangunan ke depannya. Dan tahun 2024 dengan berbagai tantangan, kata dia, harus dihadapi, mulai fluktuasi harga komoditas sampai dengan gejolak ekonomi global.
Hal tersebut dipicu oleh konflik geopolitik dan perang di Ukraina yang berdampak pada perlambatan ekspor serta berlangsungnya fenomena El Nino di penghujung tahun yang telah menyebabkan eskalasi gangguan sisi suplai hingga memicu lonjakan harga-harga komoditas global dan mendorong kenaikan laju inflasi di banyak negara.
"Termasuk pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan di tahun 2024," ujar mantan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri ini menuturkan.
Dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian nasional terkini, lanjut dia, maka agenda pembangunan yang akan dicapai, serta potensi risiko dan tantangan yang dihadapi serta prospek perekonomian daerah, maka asumsi dan target indikator makro pembangunan di Sulsel mesti tercapai pada tahun 2024.
Oleh karena itu, ia meyakini pertumbuhan ekonomi mencapai sebesar 5,50-6,90 persen. Inflasi sebesar 3,0-1,0 persen, persentase tingkat kemiskinan 6,7-7,7 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan mencapai angka 73,99-74,02 persen, gini ratio 0,362-0,363 serta TPT menjadi 4,24 persen.
Sedangkan untuk kebijakan pendapatan daerah ditujukan guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah.
"PAD akan menjadi obyek untuk tujuan tersebut. Selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah," ujarnya.
