Tim Editor
ERA.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, menerima tiga jalan irigasi dan jaringan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI menjadi barang milik daerah/aset Pemprov Sulsel.
Pelaksana Harian (Plh) Sekda Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, menjelaskan pemerintah pusat menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada Pemprov Sulsel dengan tiga item infrastruktur yang lokasinya berada di batas antara Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan.
Ketiga item infrastruktur tersebut, yakni, jalan Sabbang-Tallang-Seko-Rampi-Batas Provinsi Sulawesi Tengah, dengan tahun perolehan 2019 dan nilai perolehan Rp28,3 miliar lebih, pembangunan jalan Seko-Rampi-Batas Provinsi Sulawesi Tengah dengan tahun perolehan 2020 dan nilai perolehan Rp27,05 miliar lebih.
"Serta pembangunan jalan Bua-Rantepao dengan tahun perolehan 2020 dan nilai perolehan Rp28,01 miliar lebih," katanya.
Dengan adanya BMN ini, maka Muhammad Arsjad berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah menyerahkan tiga aset tersebut kepada pemerintah provinsi sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.
Tidak hanya itu, lanjutnya, hadirnya tiga aset ini juga akan membantu kelancaran transportasi angkutan barang yang tentu akan mendukung jalur distribusi antar daerah dan antar provinsi.
Pemprov Sulsel berharap transportasi bisa lebih lancar termasuk pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan lebih mudah untuk saling terhubung antar wilayah. Mengingat Sulawesi Selatan memiliki wilayah yang cukup luas.
"Kita dari Pemprov sekali lagi menyampaikan terima kasih adanya penyerahan Barang Milik Negara ini. Kita berharap Pemprov tetap jadi perhatian Pemerintah Pusat termasuk pembangunan jalan dan jembatan," ujarnya.
Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.
"Guidance dari bu Menkeu (Sri Mulyani) sebagai bentuk akuntabilitas atas anggaran yang diberikan pada PUPR itu kita kembali ke masyarakat dalam bentuk infrastruktur ekonomi dan kerakyatan," ucap Basuki.
Basuki juga menjelaskan, serah terima BMN tersebut sudah rutin dilaksanakan setiap tahun. Pada 2022, sudah dua kali melakukan hal itu. Sementara di tahun 2023, menjadi pertama kali.
Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengaku berterima kasih karena Kementerian PUPR sudah bersikap transparan dan menyampaikan hasil program pembangunan kepada publik yang dibiayai oleh APBN. Menurutnya, serah terima BMN tersebut merupakan simbol kehadiran negara.
"Dengan adanya aktivitas ini, bisa ditunjukkan kepada masyarakat bahwa pembangunan yang berasal dari uang rakyat manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat," tuturnya.
Diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada pemerintah daerah, yayasan dan perguruan tinggi. Infrastruktur yang diserahkan memiliki nilai perolehan sebesar Rp 15,41 triliun dari berbagai bidang.
Adapun BMN yang diserahkan kepada enam kementerian/lembaga, tujuh pemerintah provinsi, 17 pemerintah kota, 43 pemerintah kabupaten, dan satu yayasan.
Selain Pemprov Sulsel, Pemerintah Pusat juga menyerahkan Bantuan Milik Negara kepada Pemerintah Kabupaten Luwu juga mendapatkan dua BMN, yakni Jembatan Gantung Paccerakkang; dan Jembatan Gantung Pelalan.
