Tim Editor
ERA.id - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin berpesan agar Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu yang baru dilantik untuk berkantor di Parung Panjang pada pekan pertamanya.
"Masyarakat di sekitar Jalan Parung Panjang membutuhkan penegakan hukum untuk mengatur lalu lintas truk tambang. Oleh karena itu, saudara dalam sepekan pertama ini agar berkantor di Kecamatan Parung Panjang," ujar Bey saat pelantikan Asmawa di Gedung Sate Bandung, Sabtu (30/12/2023) dikutip dari Antara.
Bey mengatakan Jalan Parung Panjang akan diperbaiki oleh Kementerian PUPR pada tahun 2024, dan kelanjutan pembangunan jalan tol khusus tambang juga akan dibahas.
"Kementerian PUPR akan memperbaiki Jalan Parung Panjang pada kuartal pertama tahun 2024. Kami siap membantu untuk berkoordinasi dengan Pemprov Banten terkait transportasi truk tambang ini," ucapnya.
Bey meminta Asmawa untuk menyukseskan penyelenggaraan dan memastikan netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama Pemilu 2024, serta memastikan perayaan tahun baru 2024 di Kawasan Puncak Bogor berlangsung aman dan lancar.
"Kabupaten Bogor akan selalu ramai di akhir tahun dan tentunya saudara harus segera bekerja di kawasan Puncak untuk mengantisipasi kemacetan dan menjaga keamanan. Yang tidak kalah penting adalah jangan banyak sampah dari hasil perayaan malam tahun baru," kata Bey.
Sementara itu, Pj Bupati Bogor Asmawa memastikan dirinya akan berkantor di Kecamatan Parung Panjang untuk menegakkan jam operasional truk tambang yang melintasi di kawasan tersebut, dan akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, Pemprov Jabar, dan Pemprov Banten.
"Kami akan berkantor di lokasi tersebut. Tadi sudah ada penegasan terkait beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang harus segera intensif dikomunikasikan. Saya pikir itu dalam waktu yang singkat, ini harus segera saya tindaklanjuti," ujarnya.
Terkait strategi untuk menyelesaikan polemik Jalan Parung Panjang, Asmawa menyebut Pemkab Bogor akan mengambil peran untuk mengatasi hal tersebut, meski penanganan Jalan Parung Panjang sudah ada kebijakan nasional.
"Masalah strategi atau langkah yang dilakukan, pasti saya akan berkoordinasi dengan pihak terkait, karena sifatnya lintas tidak hanya Pemkab Bogor saja," kata dia.
