Tim Editor
ERA.id - Kepala Bidang Humas Dinas Kominfo SP Sulsel, Erlan Triska, membantah isu politis yang mengaitkan pernyataan Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, soal pilihan satu dan dua, saat bersama Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) ke 10 dan 12, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, 20 Desember 2023 lalu, dalam acara kuliah umum.
Menurut Erlan, pernyataan tersebut konteksnya untuk menyemangati masyarakat untuk mengalahkan Filipina dalam budidaya pisang cavendish. Di mana Davao Filipina hanya 450.000 hektare, sementara Provinsi Sulsel menargetkan 500.000 hektare di tahun 2024.
"Sehingga pernyataan yang ditulis oleh kodeindonesia selain budidaya pisang cavendish dalam acara itu, murni opini dan hoax. Untuk itu kami akan segera melakukan pelaporan kepada pihak berwajib atas isi tulisan tersebut," tegas Erlan Triska kepada awak media, Jumat (19/1/2024).
Isi tulisan sebelumnya dari kodeindonesia.com dengan judul "Pj Gubernur Sulsel Minta Sulsel Nomor 1, Bukan Nomor 2, di Hadapan JK" berita dan judul tersebut mengarahkan dan cenderung tidak sesuai konteks kegiatan kuliah umum saat itu. Termasuk beberapa isi tulisan dalam link tersebut.
Pasalnya, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menyampaikan saat itu murni menceritakan bagaimana perjalanan tim dari Pemprov Sulsel yang melakukan gerakan budidaya pisang cavendish di seluruh daerah di Sulsel.
"Kemarin 30 orang saya utus ke Davao Filipina bagaimana 450.000 hektare itu di tanam untuk kalahkan harus tahu mereka kerjanya apa 450.000 hektare. Kami Sulsel mengihtiarkan 500.000 hektare. Kalau ini terjadi, maka kami Sulsel akan menjadi penghasil pisang nomor satu dunia, tania nomoro dua puang, nomoro seddi (Bukan nomor dua harus nomor satu). Jadi nggak boleh jadi nomor dua orang Bone, harus nomor satu Puang, ajaran beliau (JK) begitu," ini adalah pernyataan lengkap Pj Gubernur Sulsel, 20 Desember 2023.
Berkaca dengan konteks tersebut, Erlan menilai, berita dari kode indonesia, missleading atau menyesatkan. Untuk itu Humas Pemprov Sulsel akan mengambil langkah hukum karena dianggap menyebarkan misinformasi.
Kemudian tudingan terkait Pj Gubernur Sulsel pernah menolak pemakaian Monumen Mandala untuk kegiatan salah satu pasangan calon di Pilpres, hal tersebut merupakan opini dan hoaks. Apalagi narasi terkait ikut mendukung salah satu pasangan calon tertentu itu merupakan hoax. Bahkan sejumlah isi tulisan mengandung character assassination terhadap Bahtiar Baharuddin selaku Pj Gubernur Sulawesi Selatan.
