Tim Editor
ERA.id - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi membela diri setelah masyarakat Makassar dan sekitarnya jengah dan stres imbas mengantre panjang demi mengisi BBM di SPBU.
Sales Area Manager Retail Sulselbar PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Rainier Axel Siegfried Parlindungan Gultom di Makassar, Rabu (9/9/2026), bilang pemicu antrean yang berlangsung sekitar dua bulan terakhir yakni kenaikan permintaan.
"Kenaikan permintaan dari sektor-sektor pariwisata, logistik, dan itu juga memiliki peranan yang cukup besar. Stok selalu kami suplai ke SPBU, tidak pernah putus setiap hari, tetapi antrean terus saja terjadi," ujarnya.
Pertamina juga menuduh konsumen dikendalikan sehingga diperlukan peran tokoh masyarakat untuk mengimbau warga agar tak mudah terpengaruh informasi yang tidak benar seperti pembatasan Pertalite dan elpiji tiga kilogram, termasuk isu kenaikan harga.
"Sampai tadi malam saja di SPBU, kami sampai jam 3 pagi, itu masih ada antrean dan itu tidak wajar. Ada semacam yang menyampaikan informasi sepertinya tidak sesuai dengan kebenaran," katanya.
Ia mengatakan petugas Pertamina di SPBU juga menanyakan informasi yang diterima konsumen. Dari keterangan tersebut, ditemukan isu mengenai rencana kenaikan harga BBM dan elpiji yang dinyatakan tidak benar.
"Kami meminta juga dari petugas-petugas kami di SPBU, mencoba menanyakan kepada konsumen, dan terdapat beberapa informasi yang kami dapatkan, itu berita-berita yang beredar sepertinya akan ada kenaikan harga BBM, akan ada kenaikan harga elpiji dan itu tidak benar," ujarnya.
Terkait SPBU yang melanggar, Pertamina telah mengevaluasi dan memantau. Hingga pertengahan 2026, sebanyak 63 SPBU di Sulawesi Selatan dikenai sanksi skorsing selama dua hingga empat pekan.
Selama masa sanksi tersebut, penyaluran BBM bersubsidi dihentikan. Selain itu, Pertamina mendeteksi anomali pada 6.023 nomor polisi kendaraan yang menggunakan barcode dan telah memblokir seluruh nomor tersebut.
Minta bantuan
Pertamina juga meminta satuan tugas lintas sektoral yang melibatkan aparat penegak hukum, pelaku usaha, serta unsur Pertamina untuk mengurai antrean pembelian BBM dan memastikan ketersediaan elpiji bersubsidi.
"Karena dengan itu kuncinya untuk mengurai semua antrean dan konsumsi yang tidak semestinya, khususnya BBM atau elpiji jenis subsidi ini. Jadi, semua sudah punya peran masing-masing dan dipimpin dari setiap perwakilan pemerintah kabupaten dan kota sebagai sektor utama," ujarnya.
Pertamina kini sudah menyusun sejumlah langkah penanganan, pengawasan, dan penindakan secara terintegrasi.
"Untuk BBM subsidi, kami akan membuka beberapa SPBU dengan penambahan jam operasional, pengaturan yang lebih teratur, dan kami butuh dukungan pengawasan dari APH dan Dishub untuk mengatur antrean yang terjadi sampai di luar SPBU. Karena, ini kami rasa sudah mengganggu ketertiban umum," katanya.
Soal elpiji tiga kilogram bersubsidi, Pertamina mengaku akan menambah penyaluran di sejumlah wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan.
Langkah tersebut juga melibatkan dinas terkait untuk memastikan ketersediaan elpiji serta penyalurannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berhak menerima subsidi.
