Tim Editor
ERA.id - Lima anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) terjaring razia di tempat hiburan malam (THM) di Kota Kisaran. Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mengatakan tindakan lima orang wakil rakyat itu, tidak sesuai dengan norma dan nilai yang ada di masyarakat.
"Sesuai dengan norma-norma dengan kehidupan yang benar, orang itu (oknum DPRD) harus bertanggungjawab dengan perbuatan-perbuatannya," kata Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Senin (9/8/2021).
Edy mengatakan sebagai wakil rakyat, apa yang dilakukan oleh lima oknum anggota DPRD itu tidak sesuai dengan nilai dan bukan menjadi contoh yang baik. Oleh sebab itu, kata Gubsu Edy berharap terkait peristiwa yang terjadi di Kisaran dapat mempercayakan kepada aparat penegak hukum Polres Asahan.
"Saat ini sedang ditangani oleh aparat hukum, kita tunggu saja," ujar Edy.
Senada dengan Gubsu Edy Rahmayadi, Wagubsu Musa Rajekshah yang juga Ketua DPD Golkar Sumut mengatakan akan menunggu hasil pemeriksaan hukum terhadap anggota DPRD Labura yang salah satunya adalah kader partai berlambang beringin itu.
"Yang pasti kalau kita dari Partai Golkar siapa pun itu, kalau dia sudah menyalahi aturan dan melanggar hukum dan sudah di pastikan secara keputusan aparat penegak hukum, akan diberikan sanksi," kata pria yang karib disapa Ijek itu.
Kendati demikian kata Ijek, dia tidak ingin gegabah melakukan langkah dan keputusan secara internal kepada yang bersangkutan tanpa dasar hukum.
Oleh sebab itu saat ini Partai Golkar Sumut masih menunggu hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian Polres Asahan terhadap status dari kadernya yang diamankan tersebut.
"Jadi gini, kita tunggu dulu proses di kepolisian apa status dari mereka yang diamankan saat razia PPKM di Kisaran, Kabupaten Asahan, itu," ujarnya.
Menurutnya DPD Golkar Sumut juga tidak adakan melakukan hal yang bersifat intervensi dalam proses penegakan hukum dan mempercayakan proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian.
Terkait langkah Golkar ke depan, Ijek mengatakan selain menunggu proses hukum juga akan membantu kadernya itu dalam hal mendapat haknya di hadapan hukum.
"Saya tidak mau gegabah untuk membentuk tim atau sebagainya karena nanti rupanya dia bersalah. Makanya kita tunggu dulu, tapi tetap sebagai anggota kita tetap akan membela apa yang menjadi haknya," tegasnya.
