Tim Editor
ERA.id - Anggota DPR lagi-lagi menjadi bulan-bulanan. Belum selesai soal kegaduhan saat pengadaan baju Luis Vuitton di DPRD Tangerang, kini Ketua DPRD Sumbar ambil bagian.
Adalah Supardi. Pekan lalu ia disorot karena persoalan renovasi rumah dinas yang harganya fantastis. Mau tahu berapa? Ya, Rp5,69 miliar.
Banyak yang menyayangkan kejadian ini. Sebab, di tengah pandemi, seharusnya uang sebanyak itu mesti disalurkan ke pos yang lebih tepat. Tidak untuk sekadar menambah kemewahan legislator. Meski begitu, dari penuturan pihak terkait, rumah dinas tersebut sudah banyak kerusakan.
Lalu dari mana informasi ini mencuat? Ternyata, semuanya berawal dari laporan seorang pria media sosial.
"Yth Bung Andre Rosiade, ini rumah dinas Ketua DPRD Sumbar anggarannya gila-gilaan lagi nih. Kemarin kata Bung Andre segala macam lah tentang pembelian kendaraan dinas Gubernur dan Wakil Gubernur yang kalau tidak salah kurang lebih anggarannya terpakai Rp 1,5 M an lah," tulis seorang pemilik akun Facebook Maidestal Hari Mahesa.
"Nah ini untuk Rumdin Ketua DPRD yang mana Beliau adalah berasal dari partainya Bung sendiri dan sebagai Ketua DPD Gerindra. Gimana nih tanggapan dan Ciloteh nya,". lanjut tulisan pemilik akun Facebook tersebut.
Dilihat dari situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sumbar, dikutip dari Kompas, disebutkan bahwa nama tender proyek tersebut adalah rehab rumah dinas DPRD Sumbar dengan kategori pekerjaan konstruksi.
Instansi yang melaksanakan adalah Pemprov Sumbar dan Satuan Kerja Sekretariat DPRD Sumbar. Adapun pagunya berjumlah Rp7,36 miliar dan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp6,8 miliar.
Menanggapi hal itu, Sekretaris DPRD Sumbar Raflis, mengaku pembangunan untuk fisik rumah diawali dengan pembuatan detail engineering design (DED) yang disiapkan oleh konsultan perencana.
Setelah DED diperiksa oleh tenaga teknis dari Dinas Pekerjaan Umum, barulah HPS keluar. "Dari itu baru kita usulkan kepada LPSE untuk dilelang," ungkap Raflis, Jumat (20/8/2021) silam.
Namun, nilai kontrak rehabilitasi rumah dinas pada bagian belakang rumah yang saat ini sudah berlangsung adalah sebesar Rp 5.690.000.000 berdasarkan hasil Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Belakangan diketahui, renovasi dilakukan bukan di rumah utama, melainkan di bagian belakang yang akan dipergunakan untuk ruangan fitnes, ruang tamu, dan shelter.
"Ada tiga lantai, yaitu untuk ruangan fitnes lantai satu, kemudian ruangan tamu dan shelter," ujar Raflis.
Rehab bagian belakang itu dianggap penting, sebab ruang tamu dan shelter bisa dipergunakan untuk kepentingan masyarakat yang terpapar Covid-19.
Raflis menganggap itu juga wajar, sebab konstruksinya tak aman dan tidak pernah direnovasi sejak terjadi gempa pada 2009.
"Bangunan utama sebenarnya sudah banyak yang rusak seperti atapnya bocor, kuncinya rusak dan lainnya. Tapi ini belum kita rehab," ungkapnya.
Supardi minta maaf
Tahu dirinya disorot, Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi meminta maaf. "Saya memohon maaf kepada masyarakat Sumbar seandainya polemik ini melukai perasaan masyarakat," katanya.
Meski meminta maaf, ia tetap percaya diri kalau renovasi rumah dinas tersebut demi mendukung penanganan Covid-19 di Sumbar.
Adapun renovasi rumah dinas tersebut untuk tidak ditempati secara pribadi dan keluarga.
“Mungkin perlu diluruskan bahwa yang diperbaiki itu adalah gedung belakang rumah dinas saya. Dan itu perbaikan berat. Kemudian gedung tersebut adalah fasilitas untuk publik, bukan untuk pribadi. Antara gedung tersebut dengan rumah dinas saya itu terpisah,” kata Supardi.
Setelah renovasi gedung selesai, kata Supardi, gedung tersebut akan digunakan untuk kepentingan rapat, menjamu, maupun tempat tamu untuk bermalam, dan sebagainya.
“Sejak Desember 2019, saya menempati rumah dinas Ketua DPRD Sumbar, belum sekali pun ada perbaikan rumah dinas dan gedung di belakang. Sekarang, baru ada anggaran untuk perbaikan di gedung belakang saja. Sedangkan sampai sekarang rumah dinas saya belum sekali pun ada perbaikan. Jujur, sudah ada atap yang bocor. Tapi belum diperbaiki. Termasuk furnitur juga masih memakai yang lama,” ujar Supardi.
Tanggapan Gerindra
Tahu kadernya bikin gaduh, Gerindra pun langsung menegur. “Kami sudah memberikan yang bersangkutan teguran keras dan menginstruksikan agar proyek ini segera dihentikan. Ketua DPRD Sumbar Supardi juga diminta berkoordinasi dengan Sekwan (Sekretaris DPRD Sumbar) untuk segera menindaklanjutinya,” kata Ketua DPD Gerindra Sumbar, Andre Rosiade.
“Kami minta semua kader menahan diri dan fokus dalam menekan penyebaran Covid-19 ini, agar pandemi bisa segera dihentikan,” kata Andre.
