Tim Editor
ERA.id - Ketua DPRD Provinsi Banten, Andra Soni, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten segera menjalin komunikasi dan membuat kebijakan agar industri memprioritaskan menggunakan tenaga kerja lokal.
Hal tersebut diutarakannya lantaran heran banyak industri di wilayahnya, namun angka pengangguran tinggi. Terlihat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten sebagai daerah tingkat pengangguran terbuka tertinggi, yakni sebesar 8,5 persen.
"Kita tahu bahwa Provinsi Banten ribuan industri, ribuan usaha ada di Provinsi Banten. Tapi kok kita masih (tinggi angka) pengangguran," ujarnya kepada wartawan di Pendopo Gubernur Banten, Serang, Rabu (18/5/2022).
Andra menyatakan, lulusan SMA dan SMK di Banten banyak yang tidak terserap di dunia industri. Untuk itu, politisi Partai Gerindra itu mendorong Pemprov Banten berkomunikasi dan membuat kebijakan agar industri memprioritaskan menggunakan tenaga kerja lokal.
"Pemprov Banten untuk melakukan pembinaan kepada pengusaha atau badan usaha yang ada di provinsi untuk bisa menyerap tenaga kerja dari lulusan SMA SMK warga Banten. Tentu kebijakan (kuncinya) dan juga pertumbuhan ekonominya," tegasnya.
Sementara itu, PJ Gubernur Banten Al Muktabar mengaku akan bertemu dengan para pengusaha agar memprioritaskan SDM dari warga lokal Banten. "Peraturan perundangan-undangan bahwa menggunakan saudara di sekitar menjadi keharusan," ujar Muktabar.
Menurut Muktabar, kini Banten menjadi daerah tujuan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia untuk mencari pekerjaan.
