Tim Editor
ERA.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengumumkan rencana tarif baru untuk naik ke Candi Borobudur Rp750 ribu. Alasan naiknya harga tiket itu untuk memelihara cagar budaya warisan dunia.
Pengajar politik Tulus Warsito dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyatakan rencana itu mengabaikan psikologi politik masyarakat.
”Naiknya harga tiket yang fantastis dan membuat geger masyarakat ini kaitannya dengan etika politik kebijakan. Memang menjadi sangat problematis, karena tiba-tiba bisa naik drastis hingga Rp750 ribu. Hal ini seolah-olah pemerintah atau siapapun yang memutuskan itu mengabaikan kondisi masyarakat,” katanya.
Tulus menambahkan, jika tak ingin rencana penaikan tiket itu menuai gejolak, pemerintah harus memperhatikan kondisi masyarakat.
”Kebijakan tersebut terlalu ekstrem keterlaluannya. Semisal tarif normalnya dipertahankan tapi tidak diperkenankan untuk naik ke kawasan candi bisa jadi alternatif kebijakan juga," ujarnya.
Menurutnya, upaya menjaga cagar budaya harus jadi pertimbangan utama. Sebagai alternatif, bisa juga diberikan tahapan tarif yang masuk akal sehingga tidak menuai gejolak masyarakat.
Menurut Tulus, seharusnya pemerintah tidak 100 persen berkuasa secara politik terhadap Borobudur karena kepemilikan dan pemeliharaan juga terkait dengan peran UNESCO PBB.
”Kalau kita berbuat objektif untuk menuju kebermanfaatan seharusnya dikonsolidasikan atau didiskusikan bersama bagaimana baiknya melalui diskusi kebudayaan," ujarnya.
