Tim Editor
ERA.id - Pemerintah Jepang mengumumkan sanksi terhadap individu maupun perusahaan yang terlibat dengan kelompok militan Palestina, Hamas. Sanksi ini dilakukan Jepang sehubungan dengan Amerika Serikat yang juga melakukan hal serupa.
Sanksi ini diberikan oleh pemerintah Jepang kepada sembilan orang dan sebuah perusahaan atas dugaan hubungan mereka dengan Hamas. Kementerian Luar Negeri Jepang mengatkaan bahwa sanksi itu berupa pembekuan aset milik individu dan perusahaan yang telah membantu mendanai Hamas.
Keputusan ini adalah sanksi pertama yang dijatuhkan Jepang terhadap Hamas sejak serangan mematikan mereka pada 7 Oktober yang menurut pihak berwenang Israel menewaskan lebih dari 1.400 orang.
Individu termasuk anggota Hamas Muhammad Ahmad 'Abd Al-Dayim Nasrallah dan Ayman Nofal baru saja ditambahkan ke daftar orang dan organisasi yang dianggap teroris oleh Jepang, menurut laporan Reuters.
Sanksi tersebut menyusul pengumuman tindakan serupa oleh Amerika Serikat pada awal bulan ini.
Tokyo telah berusaha untuk mengambil tindakan tegas dalam perang Israel-Hamas ketika mereka mencoba menyeimbangkan hubungan dengan Amerika Serikat, sekutu terdekatnya, dan hubungan dengan mitra pemasok energi di Timur Tengah.
Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio mengutuk serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober dan menyerukan pembebasan segera para tawanan kelompok tersebut, sambil menyatakan keprihatinan atas kematian warga sipil di Gaza dan memburuknya situasi kemanusiaan di daerah kantong tersebut.
Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, pemboman Israel di Gaza telah menewaskan sedikitnya 8.306 warga Palestina, termasuk lebih dari 3.400 anak-anak. Sementara serangan mendadak Hamas menewaskan sedikitnya 1.405 orang, sebagian besar warga sipil, menurut pejabat Israel.
Pekan lalu, para pejabat Jepang meminta Israel untuk menghentikan serangannya terhadap Gaza agar bantuan kemanusiaan dapat masuk ke wilayah kantong yang terkepung. Namun Tokyo pada hari Jumat abstain dalam pemungutan suara mengenai resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera.
Kementerian Luar Negeri Jepang Kamikawa Yoko mengatakan negaranya abstain antara lain karena kegagalan resolusi tersebut untuk secara eksplisit mengutuk Hamas, hal ini juga sejalan dengan sikap sejumlah negara termasuk Australia dan India.
Resolusi tidak mengikat, yang diusulkan oleh Yordania, disetujui dengan suara terbanyak, dengan 120 suara mendukung. AS dan Israel termasuk di antara 14 negara yang memberikan suara menentang resolusi tersebut.
